Page 185 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Reaksi Kaum Reformis dan Penghulu Terhadap

Kebangkitan Hukum Adat

Reaksi berbeda terhadap politik hukum adat muncul dari kalangan pemimpin
Muslim modernis dan tokoh perjuangan pada umumnya. Bagi mereka,
politik hukum adat tidak saja sebagai upaya melestarikan adat, tetapi juga
melindunginya dari serangan kritik mereka. Bagimanapun, gerakan reformasi
Islam meletakkan adat sebagai sasaran kritik, terutama elemen yang tidak sesuai
dengan ajaran Islam.

Satu langkah sangat
Satu langkah sangat penting diambil oleh kaum pergerakan Islam dalam penting diambil oleh
menghadapi politik hukum adat adalah sebuah mosi yang dikeluarkan dalam kaum pergerakan Islam
kongres ke-20 Partai Sarekat Islam pada 1934. Mosi itu antara lain menyatakan dalam menghadapi
pentingnya penghapusan adat kuno terkait dengan masalah keluarga, politik hukum adat
perkawinan, dan waris apa bila adat dimaksud tidak sejalan dengan hukum adalah sebuah mosi
yang dikeluarkan
syari’ah dan asas kehidupan masyarakat modern. Mosi itu jelas tidak semata- dalam kongres ke-20
mata ditujukan kepada pemerintah kolonal tetapi juga kepada masyarakat Partai Sarekat Islam
Indonesia umumnya. Ketegangan antara adat dan Islam ini bukan saja disebabkan pada 1934. Mosi itu
pertentangan antara Pemerintah Kolonial dengan umat Islam, tetapi juga dipicu antara lain menyatakan
oleh friksi antara golongan Islam tradisionalis dan golongan Islam reformis yang pentingnya
penghapusan adat
progresif. Golongan yang disebut terkhir tampaknya merasa bahwa hukum kuno terkait dengan
syari’ah lebih sejalan dengan kehidupan modern daripada hukum adat yang masalah keluarga,
sudah ketinggalan jaman. perkawinan, dan
waris apa bila adat
Peristiwa yang penting dicatat setelah keputusan tahun 1937 tentang dimaksud tidak sejalan
pemindahan otoritas pengadilan perkara waris umat Islam dari Raad Agama dengan hukum syari’ah
dan asas kehidupan
ke landraad adalah didirikannya Mahkamah Islam Tinggi (Hof voor Islamitische masyarakat modern.
Zaken), sebuah mahkamah banding bagi perkara yang telah di putus di Raad
Agama. Khususnya para penghulu merasa bahwa didirikannya Mahkamah Islam
Tinggi tidak dapat menutup kekecewaan mereka terhadap dipindahkannya
pengadilan perkara waris ke Landraad. Ini merupakan hal yang prinsip, umat
Islam tidak lagi dapat menjalankan salah satu sendinya, yakni pembagian waris
menurut hukum Islam. Bagi umat Islam perkara ini sangat penting, karena
petunjuk hukumnya tercantum langsung dalam Al-Qur’an.

Peraturan pemindahan kompetensi peradilan waris ke Landraad itu keluar bulan
Februari 1937, dan hanya dalam tempo kurang dari tiga bulan para penghulu
di Jawa dan Madura menyelenggarakan kongres di Solo untuk menyuarakan
protes mereka terhadap pemerintah kolonial, menggugat peraturan itu.
Kongres penghulu itu menghasilkan asosiasi Perserikatan Penghulu dan
Pegawainya (PPdP), sebuah wadah perlawanan terhadap pemerintah. Ketua
PPdP dipercayakan kepada KH. Mohammad Adnan. Kedudukan Adnan sebagai

169