Page 187 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

teguh pada pandangan Ter Haar sebagaimana dikemukakan kepada Komisi
Perbaikan Raad Agama yang dibentuk tahun 1922, bahwa Landraad tidak boleh
mengadili perkara waris menurut hukum Islam, sebab dalan soal waris hukum
Islam tidak meresap ke dalam hukum adat. Raad Agama hanya boleh mengadili
suatu perkara menurut hukum Islam apa bila sistem hukum itu benar-benar
telah terintegrasi ke dalam hukum adat. Agaknya pandangan inilah yang
21
diterima oleh pemerintah Jepang pada waktu itu.

Pelaksanaan Hukum Islam di Masa Kemerdekaan

Memasuki zaman kemerdekaan, kedudukan lembaga peradilan syari’ah tetap
lemah dan marginal. Hal ini bukan saja disebabkan kewenangan pengadilan
perkara waris yang masih dikecualikan, tetapi organisasi dan pelaksanaannya
di seluruh Indonesia juga masih tidak seragam. Kelompok-kelompok dengan
kecenderungan sekuler yang telah berhasil menambatkan pandangannya pada
perjuangan persiapan kemerdekaan tumbuh semakin kuat. Mereka menentang
setiap usaha untuk mengembalikan kewenangan mengadili perkara waris ke
mahkamah syari’ah. Kelangkaan sumberdaya manusia yang mumpuni menjadi
salah satu alasan sulitnya mahkamah syari’ah memperoleh otoritas yang tinggi,
dan mahkamah ini mengalami carut marut di seluruh wilayah republik baru
ini. Tadak tersedianya dana yang mencukupi untuk menjalankan peradilan juga
menjadi sebab lemahnya peradilan syari’ah ini.

Menjelang akhir kedaulatan Jepang di Indonesia, sebenarnya para pemimpin
kaum Muslim berusaha menyuarakan aspirasinya, bahwa di masa Indonesia Menjelang akhir
merdeka nanti Kementerian Agama perlu didirikan sebagai bagian kemestian yang kedaulatan Jepang di
bersumber pada sejarah Indonesia. Akan tetapi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebenarnya
Indonesia (PPKI), kelompok non-muslim dan kelompok nasionalis yang netral para pemimpin kaum
agama cenderung menolak ide perlunya lembaga semacam Kementerian Agama Muslim berusaha
menyuarakan
tersebut, dan dalam voting terhadap masalah ini kelompok Islam mengalami aspirasinya, bahwa
kekalahan. Oleh karena itu, pada kabinet pertama yang dibentuk Sukarno di masa Indonesia
pada tahun 1945, Departemen Agama tidak diadakan. Departemen Agama merdeka nanti
baru didirikan pada kabinet Syahrir bulan Matret 1946, atas desakan Komite Kementerian Agama
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atas dasar pasal 29 Undang-Undang Dasar yang perlu didirikan sebagai
bagian kemestian yang
menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bersumber pada sejarah
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya Indonesia.
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.”

171