Page 188 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Pengadilan Agama Sumatera
Barat.
UU itu menyemaikan harapan
baru di kalangan umat Islam
Indonesia bahwa pemerintah
akan memulihkan otoritas
Pangadilan Agama.
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

Dengan demikian, berdirinya Departemen Agama merupakan keharusan
konstitusional, walaupun mendapat kritik dari beberapa orang kelompok
sekuler. Walaupun secara hukum, Departemen Agama menangani semua
agama yang ada di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, tetapi
Islam adalah yang paling banyak diuntungkan oleh adanya departemen ini.
Hal ini disebabkan kebanyakan bagian dari departemen ini berkaitan dengan
urusan agama Islam, sedangkan agama lain sekedar ada keterwakilannya untuk
menjamin bahwa kepentingan mereka juga memperoleh perlindungan. Karena
itu, walaupun Indonesia bukan negara Islam, negara ini menempatkan Islam di
posisi yang tinggi.

Ketika Departemen Agama berdiri, pengadilan syari’ah sudah ada di seluruh
daerah yang mayoritas penduduknya Muslim: Jawa, Madura, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Ternate. Bahkan, asosiasi hakim agama
Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP) pun sudah berdiri sejak tahun
1937. Selama penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pengadilan-
pengadilan syari’ah dan Mahkamah Islam Tinggi berada di bawah Departemen
Kehakiman. Sejak Departemen Agama berdiri, Menteri Agama, Muhammad
Rasjidi, meminta agar lembaga-lembaga pengadilan tersebut dimasukkan
ke dalam departemennya. Ketua PPDP, KHR. Muhammad Adnan yang juga
ketua Mahkamah Islam Tinggi menyetujui permintaan Menteri Agama dengan
pertimbangan bahwa di bawah Departemen Agama, pengadilan syari’ah akan
lebih independen dan dijamin peningkatan mutunya. Pemindahan Mahkamah
Islam Tinggi dan pengadilan-pengadilan syari’ah dari Departemen Kehakiman ke
Departemen Agama terjadi pada 25 Maret 1946, melalui Peraturan Pemerintah
No. 5/SD 1946. 22

172