Page 192 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Menyusul diberlakukannya Undang-undang No. 7/1989 itu pemerintah
mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang berupa Kompilasi
Hukum Islam sebagai hukum material yang dipakai sebagai dasar pedoman bagi
Pengadilan Agama dalam melaksanakan fungsi mahkamahnya. Sebelum ini para
hakim agama mendasarkan rujukannya pada kitab fikih yang kadang-kadang
menyebabkan keadaan tidak kosisten di antara para hakim dan pengadilan
agama.

Dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang
Perkawinan, Indonesia memiliki dua undang-undang yang menyangkut
kepentingan umat Islam. Dua undang-undang itu saling memperkokoh
satu sama lain. Undang-undang Perkawinan membutuhkan Pengadilan
Agama, karena pelaksanaan perkawinan membutuhkan lembaga yang
mengadministrasikannya. Penting dikemukakan di sini bahwa antara kedua
undang-undang itu seperti sebuah resiprositas. Ketika RUU Perkawinan diajukan
ke DPR, kaum Muslimin yang menolak keras, lantaran rancangan undang-
undang itu diusulkan oleh Departemen Kehakiman yang disusun oleh sejumlah
ahli hukum dengan latar sekuler dan netral agama, sehingga sama sekali tidak
memperhitungkan hukum syari’ah ke dalam RUU tersebut, sedangkan RUU itu
akan mengatur kepentingan seluruh warganegara Indonesia di mana mayoritas
adalah umat Islam. Di bawah pengaruh Partai Persatuan Pembangunan di DPR
dan sejumlah pemimpin Islam di luar DPR, rancangan yang mula-mula sangat
sekuler itu berhasil “di-Islamkan” sebelum RUU itu disetujui DPR. Kebalikan
dari itu, RUUPA yang diajukan pemerintah ke DPR telah memperhitungkan
prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Ini merupakan konsekuensi bahwa RUU itu
hanya akan mengatur urusan umat Islam saja. Belajar dari pengalaman tahun
1974, pembahasan di tahun 1989 semua anggota DPR yang Muslim, baik
dari Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PDI dan Fraksi ABRI, seluruhnya sepakat
sehingga terhindar dari konflik antar partai. Seluruhnya memiliki pemandangan
yang sama terhadap RUU. Maka tidaklah mengherankan jikalau RUU itu dapat
disetujui DPR dengan suara bulat.

176