Page 189 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kini, lembaga-lembaga pengadilan syari’ah dengan berbagai nama disatukan
namanya menjadi “Pengadilan Agama ”, dan operasional lembaga pengadilan
ini mendapatkan anggaran dari Departemen Agama. Setelah pengakuan
kedaulatan oleh Belanda pada 1949, pengadilan-pengadilan agama didirikan di
seluruh kabupaten di mana terdapat umat Islam.

Undang-undang Perkawinan dan Peradilan Agama

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan pemerintah Undang-undang No.
Undang-undang No.
setelah melalui pergulatan yang sengit antara golongan Islam dengan golongan 1 tahun 1974 tentang
1 tahun 1974 tentang
non-Islam dan nasionalis netral agama. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Perkawinan disahkan
Perkawinan disahkan
Indonesia memiliki undang-undang perkawinan. Sebenarnya usaha membuat pemerintah setelah
pemerintah setelah
melalui pergulatan
undang-undang perkawinan telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui pergulatan
yang sengit antara
yang sengit antara
sejak 1930-an, akan tetapi gagal diundangkan lantaran terlalu banyak pasal golongan Islam dengan
golongan Islam dengan
bertentangan dengan hukum syari’ah, semisal larangan laki-laki menikah lebih golongan non-Islam
golongan non-Islam
dari satu orang isteri. Upaya membuat undang-undang perkawinan dilakukan dan nasionalis netral
dan nasionalis netral
lagi di tahun 1950-an, tetapi juga gagal diundangkan karena isinya banyak agama.
agama.
bertentangan dengan syari’ah Islam. Dengan diundangkannya Undang-undang
No. 4 tahun 1974, maka pelaksanaan perkawinan di kalangan bangsa Indonesia
dilaksanakan berdasar undang-undang tersebut. Keberatan umat Islam
terhadap rancangan undang-undang perkawinan, baik ketika jaman penjajahan
(Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat) maupun tahun 1950-an disebabkan
oleh isi rancangan undang-undang itu tidak mencerminkan tradisi yang sudah
berjalan ber-abad-abad di Indonesia yang didasarkan pada hukum syari’ah
sebagaimana termaktub dalam banyak kitab fikih. Demikianlah, walaupun tanpa
undang-undang, landasan hukum fikih dijalankan menyebabkan perkawinan di
kalangan umat Islam berjalan tanpa hambatan.

Pada 25 Januari 1989 pemerintah Indonesia menyampaikan Rancangan Undang-
Undang Peradilan Agama (RUUPA) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Rancangan itu merupakan amanah dari Undang-undang tahun 1970 tentang
pokok-pokok kehakiman yang mengatur adanya empat lembaga peradilan di
bawah Mahkamah Agung, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi umat Islam, RUUPA merupakan
harapan indah di mana selama lebih dari 150 tahun pengadilan syari’ah
(priesterrad) disubordinasikan di bawah peradilan umum (landraad), dan setelah

173