Page 186 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Suasana di dalam landraad.
Sumber: KITLV

ketua Hof voor Islamitishe Zaken tidak menghalanginya untuk tetap kritis
terhadap pemerintah kolonial, karena bagaimananpun peraturan tahun 1937
menyangkut soal nasib lembaga yang puluhan tahun ia pimpin (Raad Agama
Surakarta) maupun lembaga baru yang lebih tinggi eselonnya.

Menanggapi peraturan 1937 itu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang
merupakan wadah persatuan perjuangan umat Islam ketika itu (didirikan
1937) menggelar kongres Al-Islam. Kongres Al-Islam I di Surabaya tahun 1939
diikuti oleh seluruh organisasi Islam yang ada pada waktu itu mengeluarkan
mosi protes terhadap pemerintah kolonial, menolak pemindahan pengadilan
perkara waris umat Islam ke Landraad dan meminta kepada pemerintah untuk
mengembalikan kewenangan ini kepada Raad Agama.

Namun, pemerintah kolonial Belanda sama sekali tidak menghiraukan tuntutan
umat Islam tersebut sampai kepergian mereka dan digantikan pendudukan
tentara Jepang. Pemerintah pendudukan bala tentara Jepang memang
menaruh perhatian pada urusan umat Islam, tetapi dalam soal Raad Agama
tidak melakukan tindakan apa-apa. Jepang hanya mengganti nama Raad
Agama menjadi Sooroyo Hooin dan Hof voor Islamitische Zaken diganti nama
menjadi Kaikiyo Kotoa Hooin. Masyarakat Muslim sebenarnya mempunyai
harapan tinggi akan adanya perhatian Jepang karena janji-janji mereka yang
akan memenuhi harapan rakyat Indonesia, sebagai imbalan dari kerjasama yang
diminta oleh Jepang. Akan tetapi tuntutan umat Islam untuk dikembalikannya
wewenang peradilan perkara waris ke Raad Agama tidak diperhatikan. Hal ini
disebabkan Soepomo, yang ditunjuk pemerintah Jepang untuk menangani
masalah ini, tetap berpihak pada pandangan pro-adat. Ia tetap berpegang

170