Page 181 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

kemungkinan menimbulkan bahaya perang yang bakal menelan biaya tinggi.
Karena itu politik rekayasa kepada peradilan ini pun dijalankan.

Rekayasa pertama adalah menempatkan posisi peradilan agama di bawah
peradilan yang dibuat Belanda, landraad. Landraad diposisikan di atas peradilan
agama yang mengharuskan keputusan-keputusan pengadilan agama dimintakan
13
izin kepada landraad sebelum dieksekusi (executoir verklaring).

Di samping itu, pemerintah kolonial juga mencoba memutus hubungan
antara penghulu dengan para penguasa pribumi. Hubungan antara penghulu
dengan penguasa, yang berarti hubungan antara penghulu dan negara,
biasanya diikat oleh tali kekerabatan. Kepala pengadilan agama adalah juga
kepala masjid “negara”, masjid yang dibangun di tiap-tiap ibukota kerajaan
maupun kabupaten. Mereka diangkat oleh sultan di pusat (keraton) atau oleh
bupati di kabupaten. Sultan ataupun bupati dalam memilih penghulu biasanya
memperhitungkan hubungan kerabat. Itulah sebabnya pemerintah kolonial
Belanda melakukan reorganisasi atas pengadilan agama pada 1882. Reorganisasi
ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah memutusan linkage antara penghulu
dengan penguasa, sultan ataupun bupati.

Dengan reorganisasi 1882, Belanda melakukan inkorporasi pengadilan agama
dan penghulunya ke dalam administrasi kolonial, dan pengangkatan mereka
pun berpindah dari penguasa pribumi ke pemerintah kolonial. Dengan demikian,
kepenghuluan tidak saja menjadi independen terhadap penguasa pribumi dan
dengan demikian hubungan antara mereka pun pelan-pelan dapat diperlonggar. Pemerintah kolonial
14
Selain itu, reorganisasi itu pun mengubah nama pengadilan syari’ah dari Hukum juga mencoba memutus
hubungan antara
Surambi Dalem menjadi Priesterrad yang secara harfiah berarti majelis pendeta. penghulu dengan para
Nomenklatur ini kemudian menelan kritik sangat keras dari penasehat kolonial, penguasa pribumi.
Snouck Hurgronje yang datang kemudian. Ia mengatakan bahwa penamaan Hubungan antara
itu merupakan kesalahan besar, sebab di dalam agama Islam tidak ada sistem penghulu dengan
pendeta. Di kalangan orang pribumi yang merasa bingung dengan penamaan penguasa, yang berarti
15
hubungan antara
itu menyebut priesterraad menjadi Raad Agama, nama yang dalam benak penghulu dan negara,
mereka terasa lebih pas. biasanya diikat oleh tali
kekerabatan. Kepala
Di sisi lain, reorganisasi tahun 1882 itu juga memunculkan masalah fiqhiyyah, pengadilan agama
adalah juga kepala
yakni perihal keabsahan tauliyah penghulu yang berpindah dari penguasa masjid “negara”, masjid
pribumi yang Muslim ke penguasa kolonial yang kafir. Syahkah seorang kadi yang dibangun di tiap-
diangkat oleh penguasa kafir? Akan tetapi kontroversi ini tidak sampai berlarut- tiap ibukota kerajaan
larut, berkat jasa penasehat honorer pemerintah kolonial, seorang habib maupun kabupaten.
keturunan Hadrami yakni Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-‘Alawi
al-Husaini atau akrab dipanggil Sayyid Usman (1822—1913). Ia seorang ulama
yang tinggal di Batavia yang banyak menulis kitab dalam bahasa campuran
Melayu Arab. Tahun 1881 Sayyid Usman telah menulis sebuah kitab berjudul Al-

165