Page 184 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Karena itu, pada tahun 1937 kewenangan mengadili perkara
waris umat Islam dialihkan dari Raad Agama ke Landraad.
Pemindahan kompetensi ini memperoleh perhatian sangat luas,
tidak saja di kalangan penghulu dan pegawai agama, tetapi
juga pergerakan Islam pada umumnya. Di kalangan penghulu
dan pegawai Raad Agama kasus ini dipandang sebagai
pengebirian wewenang, karena pengadilan perkara waris di
Raad Agama merupakan sumber pendapatan yang selama
ini berkontribusi paling besar terhadap pendapatan kantor
dan dipakai untuk membiayai operasi kantor. Sebagaimana
diketahui bahwa Pengadilan Surambi dijadikan administrasi
kolonial Hindia Belanda (dinegerikan) tahun 1882 menjadi
Raad Agama, tetapi pemerintah kolonial tidak menyediakan
anggaran baik untuk operasional kantor maupun gaji penghulu
dan para pegawainya. Para penghulu membiayai kantor dan
gaji karyawan dengan menarik biaya kepada setiap orang yang
berperkara di Raad Agama. Biaya yang paling tinggi dipungut
Buku Kumpulan Karangan adalah perkara waris. Untuk ini penghulu menarik 10% dari
Snouck Hurgronje. Ia total harga harta waris yang diputus. Mereka menyebutnya ’usur, secara harfiah
menyumbang sejumlah besar
pengetahuan bagi kebijakan berarti sepersepuluh. Di kalangan pergerakan Islam, kasus ini dianggap sebagai
Belanda. pelecehan terhadap agama. Pemerintah dituduh menghalang-halangi umat
Sumber: Arsip Nasional
Islam melaksanakan hukum agamanya. 19
Sesungguhnya pengakuan atas hukum adat sebagai hukum materiil bukan
konsep statis. Oleh Soepomo, kebijakan ini disebut “systematic step backward
to create a dynamic dualism” suatu upaya sistematik dengan melangkah ke
belakang sambil menciptakan sistem dualisme yang dinamik. Artinya, proses
melindungi dan melestarikan hukum adat itu disertai dengan melakukan
penelitian dan kodifikasi adat dengan berbagai variasinya di berbagai daerah
untuk menuju unifikasi hukum yang baru, sehingga hukum bersifat dinamis.
Politik hukum adat ini disambut baik oleh kalangan priyayi Jawa dan umumnya
kelompok aristokrat. 20

168