Page 182 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Qawanin as-Syar’iyyah li Ahli al-Majalis al-Hukmiyah berisi pedoman bagi para
penghulu untuk melaksanakan mahkamah. Setelah Snouck Hurgronje datang
ke Indonesia (1889) Sayyid Usman merivisi kitab Qawanin tersebut. Dalam edisi
terdahulu kitab ini tidak memuat soal tauliyah oleh pemerintah kafir. Dalam
edisi baru (1889) setelah ia dianggakat menjadi penasehat honorer pemerintah
kolonial, dengan merujuk pada kitab Fath al-Mu’in Sayyid Usman menyebutkan
bahwa tauliyah kepada hakim oleh penguasa yang bukan Muslim itu syah
adanya.
16

Reformasi dan Politik Hukum Islam

Pada awal abad ke-20, sejalan dengan meningkatnya gerakan reformasi Islam,
keberadaan Raad Agama mulai dipersoalkan. Mereka—ulama dan tokoh Muslim
aktivist gerakan reformasi Islam—mengkritik bahwa Raad Agama itu lemah,
dan para penghulu bukan hanya telah menjadi bagian dari pelayan pemerintah
kolonial yang kafir, tapi juga tidak memiliki kemampuan administratif memadai
untuk menangani administrasi peradilan yang semakin kompleks. Kritik-kritik
yang keras itu menyadarkan para penghulu bahwa mereka bukan saja bekerja
sebagai organ kolonial Belanda tanpa gaji, tetapi pemerintah kolonial sendiri
juga tidak mempersiapkan sarana untuk meningkatkan kemampuan mereka
seperti pendidikan yang memadai untuk kedudukan penghulu.

Kesadaran ini mendorong kalangan pergerakan Islam, khusunya Sarekat Islam
dan Muhammadiyah, mendesak pemerintah agar meningkatkan kualitas
Raad Agama dan penghulunya, dan mengancam jika pemerintah tetap tidak
melakukan apa-apa, maka Sarekat Islam akan mendirikan pengadilan syari’ah
sendiri yang independen dengan nama Raad Ulama.
17
Kritik tajam di atas, disuarakan baik oleh kalangan pergerakan maupun para
penghulu sendiri, direspon pemerintah kolonial Belanda dengan membentuk
Komisi Perbaikan Priesterraad. Komisi yang diketuai oleh Dr. Husein Djajadiningrat
dengan anggota dari sejumlah pemuka penghulu dan ketua Muhammadiyah
kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain Raad Ulama seperti
diusulkan oleh Sarekat Islam tidak boleh berdiri. Sistem peradilan kolegial pada

166