Page 179 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

wetten en gewoonten nopens erfenissen, huwelijken en echtscheidingen
(Undang-undang Pokok Hukum Islam dan Adat Tentang Kewarisan, Perkawinan,
9
dan Perceraian).
Tahun 1750, ketika telah menguasai sebagian besar wilayah pesisir utara
Jawa, VOC kembali memerintahkan penyusunan kompendium. Maka tersusun
kompendium Mugharraer. Disebut demikian karena merupakan saduran dari
kitab Muharrar karya Abu al-Qasim ‘Abdl Karim bin Muhammad ar-Rafa’i dari
Qaswin, Persia, wafat 623 H. Kitab ini telah lama menjadi pedoman, semacam
10
undang-undang bagi para penghulu dalam mengadili kasus-kasus yang
dihadapkan kepadanya.

Akan tetapi di wilayah kesultanan seperti di Jawa, daerah yang masih “merdeka”
dari penjajahan Belanda, pengadilan penghulu tetap berjalan menurut adatnya,
dengan kompetensi menyeluruh. Dikatakan menyeluruh karena kewenangannya
meliputi perkara-perkara sipil, pidana dan perdata. Keberlangsungan kekuasaan
pengadilan penghulu yang menyeluruh itu sekurang-kurangnya sampai dekade
kedua abad ke-18. Oleh pengaruh Belanda, mulai masa itu peradilan di Keraton
Surakarta misalnya dibagi dua bidang, dinamai menurut tempatnya, yakni
Pengadilan Surambi (hukum surambi dalem) menangani kasus-kasus perkara
agama (sipil), dan pengadilan kepatihan atau Pengadilan Pradhoto, menangani
perkara sekuler.
11

Serambi bagian depan.Masjid
Agung Surakarta merupakan
tempat pelaksanaan persidangan
Peradilan Surambi.
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

163