Page 175 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

nasab tidak ditemukan, maka diganti dengan wali hakim. Kedudukan wali
hakim tidak bisa sembarang orang, melainkan harus penguasa formal yaitu
sultan atau imam, atau kepala negara. Dalam implementasinya kepala negara
mendelegasikan wewenangnya (tauliyah) kepada orang yang dipercaya, yaitu
hakim. Karena itu disebut wali hakim. Dalam keadaan tidak ada wali hakim,
karena imam tidak ada, sultan juga tidak ada, maka kedudukan itu dapat dipilih
melalui kesepakatan dari ahl hal wa al’aqd, yaitu orang cerdik pandai (Muslim)
yang ada. Itulah sebabnya institusi kehakiman merupakan keniscayaan dalam
setiap masyarakat Muslim.

Terbentuknya kelembagaan hukum Islam itu tidak saja terjadi di Jawa, tetapi
di seluruh Nusantara, termasuk di Asia Tenggara. Begitu terbangun suatu
kekuasaan Islam, kelembagaan hukum syari’ah pun didirikan, di tingkat pusat
sampai tingkat yang paling bawah. Pejabat hukum syari’ah bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan syari’at Islam dalam kerajaan dan masyarakat, seperti
puasa, shalat, perkawinan, dan pelayanan agama (misalnya dalam hal kematian,
upacara-upacara keagamaan, bangunan keagamaan dan sebagainya). Fungsi
lain yang sangat penting pejabat syari’ah adalah pelaksanaan qadha atau
mahkamah. Pejabat hukum syari’ah diangkat oleh raja atau sultan. Oleh karena
itu pelaksanaan hukum syari’ah pada dasarnya berjalan di bawah kendali
raja, dan pejabat syari’ah sebagai pelaksananya. Ini juga berarti, pada tahap
paling awal sejarah kesultanan Islam di Nusantara, negara telah memainkan
peran vital dalam pelaksanaan hukum syari’ah. Pelaksanaan hukum syari’ah
dijalankan dengan cara damai dan persuasif, tidak radikal dan karena itu tidak
menimbulkan gejolak sosial.

Seperti dalam kebanyakan negara-negara Islam dan negera-negara dengan
penduduk muslim di dunia, pelaksanaan hukum syari’ah di Indonesia yang
melibatkan negara telah meniscayakan terbentuknya institusi kadi. Kewajiban
untuk bertahkim dari setiap perselisihan di antara orang Islam menyebabkan
lahirnya lembaga peradilan itu. Sebelum kadi atau hakim yang secara formal
diangkat oleh negara, masyarakat muslim telah terbiasa mengadukan perselisihan Seperti dalam
di antara sesamanya ke hadapan imam, yakni pemimpin yang ada dalam kebanyakan negara-
negara Islam dan
masyarakat Muslim. Setelah terbentuknya kesultanan, pengadilan dijalankan negera-negara dengan
oleh kadi. Sudah disebut di atas bahwa dalam ketetntuan hukum syari’ah, hak penduduk muslim di
untuk mengadili ada pada raja atau imam. Raja kemudian mendelegasikan dunia, pelaksanaan
wewenang tersebut kepada kadi atau hakim. Prinsip pendelegasian wewenang hukum syari’ah
atau tauliyah ini sangat penting dalam syari’ah, sehingga dikatakan tidak syah di Indonesia yang
melibatkan negara
bertahkim kepada hakim yang tidak memperoleh tauliyah raja. Dengan demikian telah meniscayakan
dapat dikatakan bahwa syari’ah mengharuskan pembentukan lembaga peradilan terbentuknya institusi
ini dengan mengangkat kadi atau hakim melalui proses tauliyah. Ini juga berarti kadi. Kewajiban
bahwa salah satu pelaksanaan syari’ah menuntut adanya keterlibatan negara. untuk bertahkim dari
setiap perselisihan di
antara orang Islam
Kadi biasa disebut pejabat syari’ah dan dibentuk di semua kesultanan (Islam) menyebabkan lahirnya
di Nusantara. Pejabat syari’ah dalam praktiknya menjalankan dua fungsi, yakni lembaga peradilan itu.
pembinaan pelaksanaan syari’ah pada umumnya dan pelaksana mahkamah.

159