Page 178 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kelembagaan Hukum Islam di Masa Kolonial

Kedatangan bangsa Belanda yang kemudian menguasai daerah-daerah secara
Ketika Vereenigde de-facto selalu dibarengi dengan penerapan kelembagaan peradilan sebagai
Oost-Indische
Compagnie (VOC) simbol penguasaan atas suatu wilayah. Sebagaimana diketahui, hukum dan
menguasai wilayah peradilan merupakan simbol kekuasaan. Ketika Vereenigde Oost-Indische
Jawa Barat di awal Compagnie (VOC) menguasai wilayah Jawa Barat di awal abad ke-17,
abad ke-17, pemerintah pemerintah VOC mendirikan lembaga peradilan, namanya berubah-ubah tetapi
VOC mendirikan dalam perkembangan terakhir disebut landraad pada setiap daerah yang baru
lembaga peradilan,
namanya berubah- dikuasasinya sebagai bentuk perwujudan kekuasaannya. Dengan berdirinya
ubah tetapi dalam landraad maka di tiap-tiap kabupaten terdapat dua jenis peradilan, yakni
perkembangan peradilan pribumi yang di Jawa disebut hukum surambi dalem yang berpusat
terakhir disebut di serambi masjid di satu pihak, dan peradilan bentukan Belanda yang disebut
landraad pada setiap landraad di pihak lain. Inilah untuk pertama kalinya, lembaga peradilan di
daerah yang baru
dikuasasinya sebagai Indonesia mengalami dualisme. Pengadilan surambi yang dikepalai oleh seorang
bentuk perwujudan penghulu yang mempunyai kompetensi di bidang perkara agama, sedangkan
kekuasaannya. Inilah landraad menangani perkara sekuler, kasus-kasus kriminal maupun perdata.
untuk pertama kalinya, Walaupun demikian, pada peradilan kasus dengan ancaman hukuman mati,
lembaga peradilan di landraad selalu meminta nasehat penghulu.
Indonesia mengalami
dualisme.
Akan tetapi, sistem peradilan buatan Belanda itu pada awalnya tidak bisa
berjalan dengan efektif. Kegagalan itu disebabkan pada umumnya orang
pribumi yang beragama Islam lebih taat kepada hukum syari’ah agamanya
daripada hukum Belanda yang tidak sesuai dengan pandangan hidup mereka.
Duduk di depan tengah : Kepala Keadaan seperti ini menyadarkan penguasa Belanda bahwa rakyat daerah yang
Landraad yang bertindak sebagai
hakim, Jaksa dan penghulu dikuasainya memiliki sistem kepercayaan sendiri, yang dipegang teguh sebagai
(duduk paling kanan) dengan jalan hidupnya dan mempengaruhi sistem hukumnya. Sekali VOC mengakui
baju khas. Tutup kepala surban . eksistensi hukum pribumi lengkap dengan lembaga peradilannya, maka apa
Yang duduk di lantai terdakwa
yang dapat mereka lakukan adalah mengusahakan
Sumber: KITLV
adanya kodifikasi hukum pribumi, agar kepastian
hukum dapat terjamin. Maka pada tahun 1754,
Gubernur Jendral J. Mossel memerintahkan para
residen agar meminta bantuan kepada para
penghulu dan ulama (Mohammedaansche priesters)
untuk melakukan kompilasi hukum pribumi, yang
nantinya dapat dijadikan kompendium yang dapat
dipakai sebagai hukum positif, pegangan bagi
lembaga peradilan pribumi. Tahun 1760 diterbitkan
sebuah kompendium yang biasanya disebut
sebagai Kompendium Freijer, nama yang diambil
dari pemimpin proyek kompilasi, dan dinamainya
Compendium der voornaamste Mohammedannsche

162