Page 172 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 172

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3































           KH. Syamsuddin, Pendiri Pondok
           Pesantren KH. Syamsuddin
           merupakan seorang Kadi pertama
           di Ponorogo.
           Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.


                                    Dalam konteks ini, konsep hukum syari’ah dibatasi pada dimensi khusus, yaitu
                                    pemeliharaan  tertib  masyarakat  (qadha  atau  mahkamah).  Mahkamah  adalah
                                    satu bentuk pelaksanaan kekuasaan yang didelegasikan oleh kepala negara
                                    kepada kadi atau hakim. Fungsi qadha berhubungan dengan pengadministrasian
                                    masalah-masalah keagamaan yang harus dilaksanakan oleh kadi. Secara harfiah
                                    qadha bermakna mengadili, memutuskan, atau menetapkan,  menunjuk pada
                                                                                              3
                                    orang yang memegang otoritas mengadili karena adanya tauliyah (pendelegasian
                                    wewenang)  dari  penguasa.  Penguasa  atau  kepala  negara  secara  formal
                                    mengangkat kadi (qadhi) dengan tugas menangani hukum syari’ah di dalam
                                    wilayah yang ditentukan penguasa.  Kadi mempunyai peran sangat penting
                                                                       4
                                    dalam pemerintahan maupun kehidupan masyarakat serta keberlangsungan
                                                5
                                    tradisi Islam.  Oleh karena itu, mengangkat kadi menurut Quraishi merupakan
                                    kewajiban pertama yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah Islam. 6

                                    Argumen utama bagi adanya jabatan kadi terutama berlandaskan tradisi Nabi
                                    Muhammad saw. dan Khulafaur Rasyidin. Al-Mawardi (w.1054), seorang penulis
                                    otoritatif dalam bidang pemerintahan Islam, menyatakan bahwa mendirikan
                                    lembaga qadha dan mengangkat kadi merupakan keharusan yang tak boleh
                                    diabaikan dan merupakan sunnah yang harus terus menerus diikuti oleh setiap
                                    pemerintahan Muslim (fa inna al-qadha faridhatun muhkamatun wa sunnatun
                                    muttaba’ah).  Mula-mula memang Rasulullah sendiri yang mengadili berbagai
                                                7
                                    perkara di kalangan Muslim, tetapi ketika masyarakat Muslim semakin besar
                                    dan wilayah kekuasaan juga semakin luas, beliau menunjuk kadi dan diikuti
                                    pada masa Khulafaur Rasyidin.







                    156
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177