Page 190 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

52 tahun kuasa pengadilan perkara waris dipindahkan ke pengadilan umum,
dan setelah 43 tahun kemerdekaan tidak ada kemajuan yang substansial dalam
masalah ini.

RUU itu menyemaikan harapan baru di kalangan umat Islam Indonesia bahwa
pemerintah akan memulihkan otoritas Pangadilan Agama. Tambahan pula,
di tengah suasana ketika ketegangan antara kaum santri dan kaum abangan
mulai mereda, dan ketika toleransi mulai meningkat antara kaum Muslimin
dengan non-Muslim sebagai buah dari politik Orde Baru di bawah Soeharto,
kalangan umat Islam berharapan positif bahwa perdebatan di DPR terhadap
RUUPA ini bakal berjalan dengan lancar. Namun dalam kenyataan, ketika di DPR
pembahasan RUUPA berlangsung di luar parlemen muncul perdebatan yang
sengit antara yang pro dan yang kontra adanya peradilan agama.

Secara umum dapat
dikatakan bahwa Secara umum dapat dikatakan bahwa perdebatan di luar DPR sama seperti yang
perdebatan di luar terjadi di dalam DPR. Hampir seluruh golongan umat Islam menyetujui adanya
DPR sama seperti undang-undang itu, dan kebanyakan yang menentang adalah golongan umat
yang terjadi di dalam beragama lain. Terutama umat Kristiani, baik yang duduk di DPR mewakili Partai
DPR. Hampir seluruh Demokrasi Indonesia (PDI) maupun yang di Golkar, menganggap bahwa RUU
golongan umat Islam
menyetujui adanya itu bertentangan dengan prinsip Pancasaila sebagai dasar negara dan UUD
undang-undang itu, 1945. Mereka beranggapan bahwa RUUPA membahayakan persatuan bangsa,
dan kebanyakan yang karena berarti negara akan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada
menentang adalah suatu agama dan ini terang-terangan telah melanggar konsensus nasional.
golongan umat Mereka menganggap bahwa keputusan PPPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang
beragama lain.
menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta berarti warga negara keseluruhannya,
termasuk yang beragama Islam harus pula tunduk kepada keputusan itu, yang
berarti syari’ah Islam tidak masuk dalam konstitusi.

Maka tidak mengherankan jika orang abangan mempunyai pandangan yang
sejajar dengan keberatan pengantut agama Kristen. R. Suprapto, misalnya,
seorang mantan Gubernur DKI yang menjabat sebagai wakil ketua MPR menulis
surat resmi kepada Ketua DPR dan semua ketua fraksi di DPR mendesak mereka
agar menolak RUUPA. Dalam suratnya itu, Suprapto menyatakan bahwa RUU itu
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan negara tidak mempunyai
hak untuk mengatur pelaksanaan syari’ah kaum Muslimin. Amir Mahmud,
mantan ketua DPR mendukung pandangan Suprapto dan menyatakan bahwa
RUU itu akan merusak persatuan bangsa.

Sejumlah pakar hukum yang diindikasi kelompok abangan menyuarakan
pandangan yang sama dengan non-Muslim. Akan tetapi, para pakar hukum
yang familiar dengan hukum adat cenderung melihat RUU dengan cara yang
cerdik. Dalam mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut, mereka melihat bahwa
sekalipun pengadilan agama berakar cukup dalam pada tradisi dan sejarah
Indonesia, tetapi perlu dibedakan antara ‘pengadilan’ dan ‘peradilan’. Yang
pertama menunjuk kepada kelembagaan, sedangkan yang kedua merupakan

174