Page 193 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kesimpulan

Demikianlah uraian sejarah menelusuri dinamika pelaksanaan hukum Islam di
Indonesia, mulai berdirinya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara sampai Tahun 2004 gerakan
pengarusutamaan
kepada lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentantg Peradilan gender mengkritisi
Agama. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 itu kontroversi politik beberapa pasal dalam
pelaksanaan syari’ah khususnya bidang peradilan telah berakhir. Selama 20 Kompilasi Hukum Islam
tahun lebih pengalaman dijalankannya undang-undang tersebut telah dirasakan sebagai terlampau
manfaat besarnya oleh umat Islam Indonesia. Tidak berarti mulus tanpa kritik. berpatron pada budaya
patriakhat. Soal
Kritik itu justeru datang dari kalangan umat Islam sendiri, khusunya mengenai poligami, soal lamaran
Kompilasi Hukum Islam sebagai kelengkapan hukum undang-undang tersebut. dan mahar dipandang
telah menempatkan
perempuan dalam
Tahun 2004 gerakan pengarusutamaan gender mengkritisi beberapa pasal dalam posisi subordinatif
Kompilasi Hukum Islam sebagai terlampau berpatron pada budaya patriakhat. terhadap laki-laki.
Soal poligami, soal lamaran dan mahar dipandang telah menempatkan Padahal Islam tegas-
perempuan dalam posisi subordinatif terhadap laki-laki. Padahal Islam tegas- tegas mengajarkan
tegas mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat bahwa antara laki-
yang sama. Kelompok ini telah menyusun Kompilasi Hukum Islam alternatif (Tim laki dan perempuan
mempunyai derajat
Pengarusutamaan Gender Departemen Agama, 2004) yang isinya antara lain yang sama.
berseberangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah di Inpreskan pada
tahun 1991. Hingga kini gerakan ini dan Kompilasi Hukum Islam alternatif tidak
lagi terdengar gaungnya, mungkin karena tidak mendapatkan sambutan positif
dari mayoritas umat Islam sendiri.

Berjalannya undang-undang itu menunjukkan bahwa jaminan pemerintah
bahwa undang-undang itu semata-mata mengurus masalah teknis umat Islam
telah dibuktikan. Begitu juga bahwa undang-undang itu sama sekali tidak terkait
dengan pemulihan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tidak pula hendak campur
tangan urusan kehidupan agama dan komunitas agama lain. Kompetensi
Pengadilan Agama mencakupi perkara-perkara terkait dengan perkawinan,
perceraian, wakaf, zakat infak sedekah bagi semua umat Islam. Pengadilan
Agama juga menjadi tempat bertahkim secara opsional bagi umat Islam dalam
kasus perkara waris. Ini dapat juga dipandang sebagai sebuah ‘kemenangan’
umat Islam konservatif yang menginginkan negara Indonesia lebih Islami.
Yang lebih menarik, ‘kemenangan’ ini tercapai justeru pada waktu Indonesia
tidak memiliki partai politik Islam. Situasi ini memperkuat keyakinan sejumlah
intelektual muslim modernis bahwa aspirasi warga negara yang beragama Islam
memperoleh pelayanan negara dengan lebih baik pada waktu partai-partai
politik Islam absen dalam perpolitikan Indonesia.
25
Pada tahun 2006 Undang-undang No. 7 tahun 1989 itu diamandemen
menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006. Agaknya undang-undang No. 7
tidak lagi dapat menampung perkembangan baru yang tumbuh di Indonesia,

177