Page 191 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

proses. Mereka cenderung menolak pengadilan agama, tetapi menerima
peradilan agama. Karena itu mereka mengusulkan agar di dalam pengadilan
umum dibuka suatu ‘bilik syari’ah’, tetapi tidak semua perselisihan perkara sipil
kalangan Islam di adili di ‘bilik’ ini. Mereka menolak kewajiban bagi umat Islam
untuk memilih bilik syari’ah di dalam pengadilan umum. 23

Keberatan non-Muslim dan abangan terhadap RUUPA disebabkan ketakutan
mereka apabila RUU itu berhasil menjadi undang-undang bakal mempunyai
dampak yang sama seperti halnya Piagam Jakarta, yang berarti mendorong
umat Islam melaksanakan syari’ahnya. Menanggapi kontroversi ini Presiden
Soeharto menjamin bahwa bukan maksud pemerintah demikian. Ia menjelaskan
bahwa RUUPA adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Negara
akan secara terus-menerus menjamin setiap warganegara untuk menjalankan
kepercayaan agamanya secara bebas. Ia menambahkan, adalah kenyataan
yang tak terbantahkan bahwa untuk melaksanakan sebagian syaria’ahnya
agama Islam menuntut keterlibatan negara, karena Islam bukan semata agama
ritual, tetapi mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan tatanan keluarga
dan waris. Pemerintah mengambil langkah-langkah ekstra untuk menjamin
apabila RUUPA telah menjadi UUPA tidak akan mencampuri kehidupan agama
selain Islam, karena undang-undang tersebut hanya berlaku bagi umat Islam
Indonesia. Menteri Agama Munawir Sadzali menambahkan bahwa RUU itu
hanya mengatur prosedur dan struktur pengadilan agama yang yurisdiksinya
hanya terbatas pada masalah perkawinan, waris, waqaf, zakat dan sedekah di
kalangan orang Islam.
24

Di DPR pembahasan RUUPA berjalan dengan hati-hati, karena menyangkut
masalah sensitif. Kritik-kritik yang keras di luar DPR tidak mempunyai dampak
yang signifikan pada pembahasan di DPR. Sejak pemerintah mengajukan
rancangan undang-undang itu, pembahasan di DPR mengerucut ke arah Presiden Soeharto
kesepakatan di antara semua fraksi. Dalam kata akhir masing-masing fraksi menandatangai UUPA
pada 29 Desember
senada menyatakan bahwa inisiatif pemerintah itu merefleksikan komitmennya 1989, menjadi undang-
untuk melakukan pemutakhiran sistem hukum sesuai dengan sistem hukum undang No. 7, tahun
nasional yang telah ditetapkan dalam undang-undang terdahulu. Setelah revisi, 1989 tentang Peradilan
di mana beberapa klausul yang dipandang ambigu dibuang, RUU kemudian Agama. Menyusul
diberlakukannya
disetujui. Presiden Soeharto menandatangai UUPA pada 29 Desember 1989, Undang-undang No.
menjadi undang-undang No. 7, tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 7/1989 itu pemerintah
mengeluarkan Instruksi
Undang-undang ini benar-benar telah memenuhi tuntutan umat Islam sejak Presiden No. 1 tahun
1991 yang berupa
zaman kolonial. Undang-undang itu merupakan dasar hukum bagi peradilan Kompilasi Hukum Islam
agama dan lembaga serta prosedurnya. Undang-undang ini memulihkan sebagai hukum material
equalitas pengadilan agama di antara lembaga-lembaga pengadilan yang ada di yang dipakai sebagai
Indonesia. Dengan undang-undang itu pula, kewenangan mengadili kasus-kasus dasar pedoman bagi
waris umat Islam yang telah 52 tahun ‘mondok’ di pengadilan umum kembali Pengadilan Agama
dalam melaksanakan
ke ‘rumahnya’ sendiri. Diberlakukannya undang-undang ini juga memberikan fungsi mahkamahnya.
hak atas pengadilan agama untuk langsung melaksanakan keputusnnya, tanpa
harus meminta ijin kepada pengadilan umum.

175