Page 76 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

1989: UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 2/1989 mulai
diberlakukan. Dalam undang-undang ini sistem pendidikan Islam
diakui secara hukum sebagai bagian integral sistem pendidikan
nasional. Ketentuan hukum ini kemudian dikukuhkan dalam
UU Sisdiknas No 20/2003 yang merupakan amandemen UU
Sisdiknas No 2 Tahun 1989.

1989, 29 Desember: Presiden Soeharto menandatangai UU No. 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

1989, 1 Agustus: Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dibentuk secara resmi. Forum
ini digagas oleh M. Natsir, KH Masykur, KH Rusli Abdul Wahid
dan HM Rasyidi yang dilatarbelakangi oleh gencarnya kristenisasi
yang melanda umat Islam di masa kekuasaan Orde Baru.

1989: Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
diterbitkan oleh pemerintah. Dalam UU ini, madrasah dan sekolah
umum adalah jenjang pendidikan yang setara. Kesetaraan
tersebut bahkan dipertegas dengan pernyataan bahwa madrasah
sejatinya adalah “pendidikan umum” yang bercirikan keislaman.

1989: MUI membuat lembaga LP-POM yang memberi sertifikasi halal
untuk semua produk makanan, obatan-obatan, dan kosmetik
yang beredar di Indonesia.

1989: Terbitnya jurnal Ulumul Qur’an, jurnal yang menjadi wadah
penyebaran gagasan intelektual Islam Indonesia.

1989: LKIS sebagai kelompok studi didirikan oleh mahasiswa dan
lulusan IAIN Yogyakarta.

1989, 23-25 Desember: Komite ekonomi Muhammadiyah mengadakan
pertemuan sebagai langkah awal pendirian ratusan BPRS.

1990: MUI mengadakan Pengkaderan ulama dalam bentuk kursus bagi
para calon ulama utusan daerah di bidang hukum Islam dan
orientasi pembangunan nasional juga menjadi kegiatan sentral
MUI.

1990: Nama Lemkari diubah menjadi DDII, atas arahan dari Rudini,
yang ketika itu menjadi Menteri Dalam Negeri, dan Sudharmono,
yang menjadi Wakil Presiden RI. Hal ini karena nama Lemkari
mirip dengan Lembaga Karatedo Indonesia yang juga memakai
singkatan Lemkari.

60