Page 180 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

Wawasan Nusantara Sebagai Strategi Pembagunan Maritim
Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

1
Rendy Suhardiman

2
Pendahuluan

Sebelum lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (United

Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) yang menetapkan

lebar laut teritorial adalah 12 mil laut, Pemerintah Indonesia melalui Perdana

Menteri Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 telah lebih dahulu menyuarakan

perubahan. Pada konvensi hukum laut I dan II yang dilangsungkan di Jenewa,

masalah kesepakatan tentang luas laut teritorial tidak dapat dicapai kesepakatan

dan hanya menetapkan lebar laut teritorial seluas 3 mil laut berdasarkan konvensi

saat itu. Hal tersebut dikuatkan dengan produk hukum Territoriale Zee en

Maritime Kringen Ordonantie 1939 yang dimuat dalam Staatsblad 1939 No. 442

Pasal 1 (1) yang menetapkan lebar wilayah laut teritorial Indonesia adalah 3

mil.Kondisi di atas bagi negara kepulauan (archipelagic state) seperti Indonesia,

3
sangat merugikan. Ordonansi ini dikeluarkan untuk mempersiapkan liberalisasi

pelayaran dimana posisi laut dalam (3 mil dari garis pantai) merupakan laut bebas

yang boleh digunakan oleh siapa saja tanpa harus meminta ijin kemudian

1
Peneliti Pada Institute For Defense And Strategic Research (Lembaga Riset Pertahanan Negara
dan Srtategi), Peneliti kajian- kajian Strategis termasuk diantaranya adalah militer dan bidang
Intelijen.
2 Penelitian ini disupervisi oleh Direktur IDSR Yohanes Sulaiman Ph.D dan Peneliti Utama IDSR
Ian Montratama serta Laksda Untung Suropati
3 http://www.negarahukum.com/hukum/lahirnya-konsepsi-politik-wawasan-nusantara.html
diunduh pada tanggal 19 November 2016

1