Page 185 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

Dalam usaha mewujudkan konsep Wawasan Nusantara ini, pemerintah RI

telah dua kali berhasil mengklaim konsep Wawasan Nusantara itu di forum

internasional, yaitu dalam konferensi hukum laut internasional pada tahun 1958

dan tahun 1960; tetapi belum mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan namun

Deklarasi Djuanda 1957 telah dilegitimasi ke dalam bentuk undang-undang (UU

no. 17/1985) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, ada dua

macam jalur yang ditempuh pemerintah RI dalam memperjuangkan konsep

Wawasan Nusantara. Kedua macam jalur tersebut adalah:

a. Jalur internasional; yaitu seperti yang sudah dilakukan, dengan jalan

memperjuangkan dalam pembicaraan-pembicaraan diforum internasional,

konferensi hukum laut,danforum-forum internasional lainnya.

b. Jalur bilateral dan trilateral; yaitu dengan langsung mengadakan perundingan

secara bilateral dan trilateral dengan negara-negara tetangga yang

berkepentingan.

Diantara dua macam jalur cara memperjuangkan klaim Wawasan Nusantara

tersebut, ternyata dalam jangka waktu pendek jalur bilateral lebih terlihat hasilnya

(meskipun terbatas hanya negara-negara yang berkepentingan saja). Hal ini

terbukti dengan adanya perundingan-perundingan antar negara yang menghasilkan

perjanjian (treaty) atau persetujuan (agreement) mengenai perbatasan laut

wilayahnya dengan wilayah RI. Perjanjian dan persetujuan yang dimaksudkan

antara lain, termuat dalam:

1. UU No. 22 tahun 1971 (LN. 1971 No. 16) tentang perjanjian antara RI dan

Malaysia tentang penetapan garis batas laut kedua negara di Selat Malaka

6