Page 188 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

teritorial diukur, sehingga negara pantai dapat menetapkan batas melebihi 200 mil

laut tetapi tidak boleh melebihi 350 mil laut.

Regulasi konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) telah

mengakibatkan perubahan pada panjang garis pantai yang tadinya melebihi jarak

jumlah total sepanjang 33.972 mil menjadi 8.069,8 mil. Perlu diingat bahwa

bukan hanya negara RI saja yang mengeluarkan Deklarasi tentang Landas

Kontinennya, tetapi Presiden Truman dari Amerika Serikat pada 28 September

1945 juga telah mengumandangkan Proklamasi tentang Landas Kontinen

(Continental Shelf) negara Amerika Serikat

Terkait konsepsi negara kepulauan, konsepsi tersebut telah diterima oleh

masyarakat internasional dan dimasukan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya

pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan”

berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan

dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan

sebagai suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dimana perairan diantaranya

merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang

secara historis dianggap sebagai demikian. Di dalam sejarah hukum laut Indonesia

sudah dijelaskan dalam deklarasi Juanda 1957, yang merupakan pernyataan

politik tentang wilayah perairan Indonesia. Isi pernyataan politik/deklarasi

tersebut adalah sebagai berikut “Segala perairan di sekitar, diantara dan yang

menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan

negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang

wajar daripada wilayah daratan RI dan dengan demikian merupakan bagian

9