Page 184 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII
P. 184

   Apabila ada selat yang lebarnya tidak melebihi dua puluh empat mil laut dan


                            negara  Indonesia  tidak  merupakan  satu-satunya  negara  tepi  (artinya  ada

                            negara  tetangga),  maka  garis  batas  Laut  Wilayah  Indonesia  ditarik  pada


                            tengah selat.

                           Perairan  Pedalaman  Indonesia  (Perairan  Nusantara)  adalah  semua  perairan


                            yang terletak pada sisi dalam dari garis besar.

                           Hak Lintas Damai kendaraan air (kapal) asing, diakui dan dijamin sepanjang


                            tidak  mengganggu  atau  bertentangang  dengan  keamanan  serta  keselamatan

                            negara dan bangsa.


                           Tidak berlakunya lagi pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 Territoriale

                            Zee Maritieme Kringen Ordonantie 1939.

                        Implikasi positif klaim Wawasan Nusantara yang tercantum dalam UU No. 4/


                        Prp 1960 adalah sebagai berikut :

                        1.  Wilayah Indonesia berdasarkan TZMKO 1939 luasnya hanya 2.027.087 km2,


                            namun  setelah  berlakunya  UU  No.  4/Prp.  1960  tersebut,  luas  wilayah

                            Indonesia menjadi 5.193.250. km2 (daratan dan lautan). Berarti luas wilayah


                            bertambah 3.166.163 km2 (perairan) atau lebih kurang bertambah 145% dari

                            luas sebelumnya. Meskipun pertambahan wilayah tersebut berwujud perairan,


                            tetapi di perairan tersebut terdapat banyak sumber daya alam, seperti minyak

                            bumi, gas alam, batu bara, dan perikanan.


                        2.  Konsep  ‘tanah-air’  yang  tercantum  didalam  alinea  ke-4  pembukaan  UUD

                            1945 dan Pasal 1 (1) UUD 1945 dapat benar-benar dimiliki oleh Indonesia.









                                                               5
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189