Page 181 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

permasalahan muncul manakala Indonesia merdeka. Ordonansi yang masih

4
berlaku itu menyulitkan Indonesia untuk mengelola lautnya.
Kondisi yang tidak ideal tersebut juga dirasakan sejumlah negara lain.Ada

negara-negara yang menetapkan wilayah lautnya secara sepihak. Negara-negara

itu yaitu diantaranya negara-negara Skandinavia dengan menetapkan wlayah laut

sejauh empat mil dan Spanyol dengan jarak enam mil dari pantai. Dengan

dinamika di atas, pemerintah RI memiliki momentum dan gagasan baru untuk

merombak total (masalah wilayah laut teritorial) dan kemudian mengembangkan

pada aspek-aspek lain selanjutnya.

Perombakan yang dimaksudkan diatas untuk pertama kalinya dilaksanakan

oleh pemerintah RI dengan mengeluarkan pengumuman pada 13 Desember 1957

yang disebut Deklarasi 13 Desember 1957 (atau dikemudian hari dikenal dengan

nama Deklarasi Djuanda). Pada saat itu Indonesia masih memakai konstitusi RIS

1949 dengan Perdana Menterinya Ir. Djuanda. Adapun pertimbangan suatu negara

kepulauan sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan

Indonesia, adalah sbb.:

 Bahwa bentuk geografis Indonesia yang berwujud negara kepulauan, yang

terdiri atas tiga belas ribu lebih pulau-pulau, besar dan kecil yang tersebar

dilautan.

 Demi untuk kesatuan wilayah NKRI, semua kepulauan dan perairan (selat)

yang ada diantaranya merupakan satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat

4 Susanto Zuhdi, 2014. Tradisi dan Masyarakat Maritim Pesisir Selatan Jawa dalam Perspektif
Sejarah dan Pengembangan Wilayah dalam Nasionalisme, Laut dan Sejarah. Jakarta: Komunitas
Bambu., hlm. 103

2