Page 183 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

(yang diprakarsai oleh TNI AL), dan Wawasan Dirgantara (yang diprakarsai oleh

TNI AU). Ketiga wawasan tersebut diatas masing-masing merupakan perwujudan

dari konsep kekuatan (power concept) yang menimbulkan adu kekuatan/rivalitas

antar angkatan yang rentan untuk mengakibatkan gejolak atau ketegangan dalam

kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Rivalitas tersebut juga dapat

menimbulkan terjadinya instabilitas nasional. Lain halnya dengan Wawasan

Nusantara yang dikembangkan menjadi kebudayaan politik (political culture)

dan merupakan milik bangsa dan negara RI (yang menyatukan juga ketiga

angkatan bersenjata).

Dua tahun setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957, tepatnya pada 18

Februari 1960, konsep negara kepulauan dikuatkan dalam bentuk Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 4 tahun 1960 tentang Perairan

Indonesia (LN. 1960. No. 22) dengan maksud agar klaim tersebut memiliki

kekuatan hukum dan mengikat.Berdasarkan Ketetapan MPRS No.

XIX/MPRS/1966, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut

diatas, dikukuhkan (dituangkan) menjadi undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960.

Adapun isi pokok UU No. 4. Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah

sebagai berikut :

 Perairan Indonesia ialah laut wilayah beserta perairan pedalaman Indonesia

(perairan nusantara).

 Laut Wilayah Indonesia ialah jalur laut selebar dua belas mil laut dari pulau-

pulau yang terluar atau bagian pulau-pulau yang terluar dengan dihubungkan

garis lurus antara satu dengan lainnya.

4