Page 182 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

dipisahkan antara pulau yang satu dengan lainnya, atau antara pulau dengan

perairannya.

 Bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut Territoriale

Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939yang dimuat dalam Staatsblad

1939 No. 442 Pasal 1 (1) sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan

Indonesia setelah merdeka.

 Bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka,

mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala

sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya.

Deklarasi Djuanda 1957 tersebut merupakan titik pangkal lahirnya klaim

Wawasan Nusantara, yang merupakan konsepsi wilayah kewilayahan (laut)

pada 1966. Pemerintah RI bukanlah satu-satunya negara yang melakukan klaim

atas wilayah pantainya sebab sebelumnya, Presiden AS S. Truman pada 25

Desember 1945 mengumumkan dua pernyataan, yaitu:proklamasi tentang landas

kontinen dan proklamasi tentang perikanan. Hal tersebut membuat pernyataan

sepihak atas klaim wilayah laut memang dianggap sudah lazim dalam politik

internasional. Hanya saja yang lebih penting adalah pengakuan internasional atas

klaim sepihak suatu negara.

Istilah Wawasan Nusantara sebenarnya baru dikenal pada seminar

pertahanan keamanan tahun 1966. Pada waktu itu Wawasan Nusantara

dipergunakan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan dan keamanan yang

terpadu, untuk menggantikan tiga wawasan yang pernah ada yang sifatnya

sektoral, yatiu:Wawasan Benua (yang diprakarsai oleh TNI AD), Wawasan Bahari

3