Page 186 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII
P. 186
2. Keputusan Presiden No. 66 Tahun 1972 (LN. 1972 No. 45) tentang
penetapan batas laut antara RI – Australia di Laut Timor dan Laut Arafuru.
3. UU No. 6 Tahun 1973 (LN. 1973 No. 58), tentang perjanjian antara
Indonesia dengan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara
Indonesia dengan PNG
4. UU No. 7 tahun 1973 (LN. 1973 No. 59) tentang perjanjian antara Indonesia
dengan Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara
di Selat Singapura.
5. Keppres No 24 Tahun 1978 (LN. 1978 No 37)mengesahkan persetujuan
antara Pemerintah RI, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan
Thailand, tentang penetapan titik pertemuan tiga garis batas dan penetapan
garis batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
6. Keppres No. 6 Tahun 1980 (LN. 1980 No. 3) tentang pengesahan
persetujuan dasar antara RI dan PNG tentang pengaturan-pengaturan
perbatasan kedua negara.
Walaupun pemerintah Indonesia telah mencapai sejumlah pengakuan atas
batas wilayahnya, namun pada masa awal, Deklarasi Djuanda mendapatkan protes
dari berbagai negara. Indonesia terus mempertegas posisinya dengan
mengeluarkan Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah
No. 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai kendaraan air asing. Selanjutnya,
Indonesia kembali mempertegas mengenai landasan kontinen dan pada tanggal 17
Februari 1969 dan dikukuhkan melalui UU no. 1 tahun 1973 tentang landasan
7
