Page 192 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

 Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau

daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan

setiap peta atau daftar demikian ke Sekjen PBB.

Selanjutnya, diatur bahwa ketentuan yang tertuang dalam pasal 47 merupakan

garis pangkal untuk pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan

landas kontinen bagi suatu negara kepulauan (pasal 48). Dengan kata lain, pasal

48 mengukuhkan bahwa untuk suatu negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus

kepulauan mempunyai fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal lain yang

diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982, seperti garis –garis pangkal biasa dan

garis-garis pangkal lurus. Dari beberapa aturan yang telah diuraikan diatas, jelas

bahwa Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan akan diuntungkan,

karena dapat menggunakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki cara penarikan

garis-garis pangkal kepulauan.

Dengan alasan di atas, Indonesia menuangkan konsepsi negara kepulauan

dalam amandemen ke 2 UUD 1945 Bab IXA tentang wilayah negara. Pada pasal

25E berbunyi ”Negara Kesatuan RI adalah negara kepulauanyang berciri

nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya

ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang No

6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pemerintah Indonesia secara tegas

menyatakan bahwa negara RI adalah negara kepulauan.

Sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB

1982, tidak semua negara yang wilayahya terdiri dari kumpulan pulau-pulau dapat

di anggap sebagai negara kepulauan. Dari peraturan peundang-undangan nasional

13