Page 193 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

yang dikumpulkan oleh UN-DOALOS ada 19 negara yang menetapkan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan negara kepulauan, yaitu:Antigua

dan Barbados, Bahama, Komoro, Cape Verde, Fiji, Filipina, Indonesia,

Jamaika, Kiribati, Maldives, Kepulauan Marshall, PNG, Kepulauan

Solomon, Saint Vincent dan Grenadines, Sao Tome dan Principe, Seychelles,

Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu

Selanjutnya dalam peraturan pelaksanannya, pemerintah RI mengeluarkan

PP No 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal

kepulauan Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah menarik

garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial sedangkan

penarikan garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan; garis pangkal

lurus kepulauan, garis pangkal biasa garis pangkal lurus, garis penutup teluk, garis

penutup muara sungai, terusan dan kuala, serta garis penutup pada pelabuhan.

Hanya saja kepemilikan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil, khususnya

pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga masih

menyisakan permasalahan. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke

pangkuan Kerajaan Malaysia telah memberikan pelajaran kepada Indonesia atas

sengketa wilayah antar negara. Kekalahan Indonesia dalam sengketa tersebut telah

memberi kesadaran bagi pemerintah RI untuk tidak sekedar memilki tanpa

memiliki kemampuan untuk menguasai dan memberdayakannya. Berkaca dari

maraknya potensi konflik dipulau-pulau kecil terluar, pemerintah Indonesia

kemudian mengeluarkan Perpres No 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar. Perpres tersebut bertujuan untuk:

14