Page 234 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

Pemerintah daerah dengan otoritas yang diberikan pemerintah pusat, dapat

mengatur terwujudnya investasi asing ke daerahnya. Hal ini pun sejalan dengan

adanya kebijakan sejumlah negara maju yang memiliki program bantuan luar

negeri (foreign aid) kepada negara-negara berkembang.

Hal lain yang penting dalam konektivitas ini adalah adanya hubungan

(interkoneksi) antara rute pelayaran laut dengan prasarana darat (seperti jalan raya

dan jalur kereta) dan udara. Interkoneksi ini akan membuat lalu lintas orang dan

barang menjadi semakin mudah, murah, dan menjangkau daerah- daerah yang

lebih luas lagi.

d. Diplomasi Maritim

Dalam diplomasi maritim, ada tiga hal yang perlu dijadikan panduan,

yaitu: (1) perlunya untuk selalu memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia;

(2) perlunya untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dimana Indonesia

dianggap sebagai pemimpin alami ASEAN; (3) perlunya untuk selalu

mengupayakan solusi win-win dari masalah sengketa antara negara anggota

ASEAN dengan pihak lain di luar ASEAN, seperti dengan kekuatan besar (AS,

Tiongkok, India, dan Jepang). Ketiga panduan ini dapat saja memiliki potensi

konflik satu sama lain. Sehingga perlu adanya prioritas dari ketiganya dan

prioritas yang paling rasional adalah dengan mengedepankan kepentingan

Indonesia dahulu, kemudian ASEAN, dan baru kepentingan kekuatan-kekuatan

besar.

Kepentingan nasional yang menonjol saat ini adalah penegakan hukum

atas penangkapan ikan ilegal, penyelundupan dan sengketa wilayah. Pemerintah

55