Page 267 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

I Gusti Ketut Pudja 253

Pudja, hlm. 15. Lihat juga I Ketut Ardhana, “Balinese Puri in Historical Perspective:
The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes in Badung,
South Bali 1906–1950,” Tesis M.A. Desember 1993, hlm. 125.

41 I Nyoman Mantik yang awalnya berhubungan dengan pendiri sekolah Taman Siswa
di Bali, Wiyono Suryokusumo di Yogyakarta. I Made Wija Kusuma berulang kali ke
Jawa antara 1944–45 untuk berkomunikasi dengan pejuang-pejuang bawah tanah.
Kelak keduanya berperan sangat penting dalam revolusi kemerdekaan. Robinson,
The Dark Side, hlm. 90; Pendit, Bali Berjuang, hlm. 46–7.
42 Para pelajar di Buleleng terutama berhubungan dengan I Gde Puger, pejuang asal
Denpasar yang bekerja untuk radio pemerintah Jepang, Hoso Kyoku, yang kantornya
berseberangan dengan sekolah Cu Gakko (setingkat SMP) di Singaraja. Pendit, Bali
Berjuang, hlm. 50.
43 Robinson, The Dark Side, hlm. 90–1.

44 Komando AD Ke-16 Jepang berinisiatif membentuk BPUPKI karena perdebatan di
kalangan pemerintah di Tokyo berlarut-larut dan tidak menghasilkan putusan apa-
apa; lihat Inomata, “Persiapan Kemerdekaan.” Penjelasan editor Risalah Sidang
BPUPKI dan PPKI, hlm. xxvii, tentang kaitan antara wilayah kekuasaan AD dan AL
Jepang dengan keputusan tentang persiapan kemerdekaan juga baik diperiksa.

45 Ricklefs, A History of Modern Indonesia, hlm. 209.

46 Lihat analisis yang cukup teliti tentang komposisi anggota PPKI dalam Benedict
Anderson, Java in a Time of Revolution (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972),
hlm. 64–5.

47 Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja, Jakarta, 23 November 2017.
Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, Kronik
48
Revolusi Indonesia, Jilid 1 (1945) (Jakarta: KPG, Ikapi, Ford Foundation, 1999), hlm.
21.
49 Dari catatan Anderson, tiga tokoh pemuda, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana
juga diusulkan masuk dalam PPKI tetapi mereka menolak karena menganggap PPKI
‘bau’ Jepang. Menurut mereka Indonesia sudah merdeka dan tidak perlu lagi
mempertahankan hubungan dengan Jepang. Mereka mendesak Sukarno dan Hatta
untuk mengalihkan sidang PPKI ke tempat yang lebih terbuka sehingga publik dapat
terlibat dan mengubah nama PPKI menjadi Komite Nasional Indonesia. Lihat
Anderson, Java, hlm. 86.

50 Mengenai penjelasan tentang perubahan yang diusulkan Mohammad Hatta, lihat
Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI (Jakarta, 1998), hlm. 533–4.

51 Sekretariat Negara RI, Risalah, hlm. 537.
52 Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja, Jakarta, 23 November 2017.