Page 262 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

248 Gubernur Pertama di Indonesia

tak tanggung-tanggung ia melaksanakan tugasnya dan membuktikan
kesetiaannya terhadap Republik. Ia tidak saja mudah menyerap
pengetahuan baru dengan baik, tetapi juga mampu mengolahnya
untuk tujuan kemajuan bangsanya. Ia seakan-akan paham benar
bahwa untuk membangun negara baru diperlukan pasukan birokrat
profesional yang menguasai bidangnya masing-masing dengan baik.
Pudja tercebur dalam tugas membangun Republik Indonesia
karena kepatuhannya terhadap perintah atasan, Minseibu Chōkan. Ia
mungkin tidak pernah menduga bahwa Indonesia yang ia siap tekuni
akan berada di tengah pusaran pergolakan yang demikian dahsyat.
Setelah Proklamasi untuk kali pertama Indonesia sebagai sebuah
kesatuan entitas politik berhadapan dengan penjajah Belanda secara
militer. Pada masa sebelum Perang Dunia II perjuangan kaum
nasionalis tidak pernah menggunakan strategi perlawanan
bersenjata. Adalah penguasa militer Jepang yang memperkenalkan
strategi militer, lalu tradisi militeristik, kepada generasi nasionalis
berikutnya. Tak mengherankan jika pemudalah yang menjadi ujung
tombak Revolusi Kemerdekaan. Mereka yang dididik untuk
mengangkat senjata memiliki semangat bertempur sampai titik
darah penghabisan, dan mudah membentuk laskar-laskar berani
mati, tanpa persenjataan mutakhir. Pimpinan RI dari generasi
nasionalis sebelumnya tak punya pengetahuan militer yang memadai
ataupun pengalaman bertempur.
Dalam kondisi RI dikepung secara militer, pasukan gerilya
republik dengan keterbatasan pelatihan, senjata, dan logistik harus
berhadapan dengan berbagai pasukan yang derajat semangat serta
kepentingannya berbeda-beda. Sementara itu, pemimpin-pemimpin
baru seperti Pudja dihadapkan pada kerumitan pemindahan
kekuasaan karena adanya jeda dalam pergantian antar-penguasa.
Sebagai kepala daerah, Pudja diharapkan memperbarui atau
membangun struktur pemerintahan baru tetapi kewenangan yang ia
miliki demikian terbatas dan pemerintahannya tidak memiliki alat-
alat pemaksa yang efektif untuk menerapkan keteraturan terhadap
masyarakat. Bali sendiri tidak pernah diperintah oleh satu kekuatan
tunggal yang menguasai seluruh wilayah sebelum Belanda dan