Page 316 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

302 Gubernur Pertama di Indonesia

Pembukaan Kantor Pembantu Gubernur tersebut membuat
masyarakat Maluku di Jawa merasa diperhatikan dan dilindungi oleh
pemerintah daerahnya sehingga mempermudah koordinasi dan
meningkatkan partisipasi masyarakat Maluku untuk tetap berada
dan berjuang bersama-sama guna mempertahankan kemerdekaan
Indonesia. Sementara itu, pada Januari 1946, pusat pemerintahan
nasional terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta. Akibatnya, Kantor
Pusat Gubernur Maluku itu pindah ke Yogyakarta, berkantor di
Margokridongo. Di Jakarta, Kantor Pembantu Gubernur Maluku tetap
dibuka, dipimpin oleh Wim Tutopoly.
Pada masa awal kepemimpinannya, Gubernur Latuharhary
menghadapi masalah seputar prasangka yang telanjur berkembang
dalam masyarakat umum yang meragukan loyalitas orang Ambon
akibat pengalaman masa kolonial. Namun, Latuharhary berusaha
meyakinkan bahwa masyarakat Ambon secara keseluruhan tetap
berada di belakang Republik dalam rangka perjuangan
mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

DI TENGAH PUSARAN TIGA KEKUATAN

Dalam upaya “mengembalikan” kekuasaan di Indonesia, Belanda
yang datang memboceng Sekutu menggunakan politik memecah
belah. Di Maluku, langkah awal Belanda adalah mendirikan dewan
penasihat yang beranggotakan delapan orang mewakili dua agama
yaitu Nasrani dan Islam. Pembentukan dewan penasihat itu
berhubungan dengan janji Ratu Belanda untuk memberi otonomi
bagi Indonesia sama seperti yang sudah diberikan pada daerah
jajahan Belanda yang lain. Untuk mewujudkan janji tersebut, dewan
penasihat mengingatkan pemerintah tidak menunda reorganisasi
27
internal di Ambon hingga situasi di Jawa memungkinkan. Lantaran
itu, masyarakat Maluku terpecah; ada kelompok yang menginginkan
Ambon berstatus seperti Curaçao dan Suriname; kelompok lain
menginginkan Ambon menjadi bagian dari Indonesia karena secara
ekonomis masih tergantung dengan Indonesia.