Page 317 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Johannes Latuharhary 303

Sementara itu, raja-raja Ambon Maluku terkesan dengan ide
pembentukan persemakmuran Maluku. Persemakmuran yang
dimaksud mencakup wilayah Maluku Utara, Irian Barat, dan Maluku
Selatan. Ide pembentukan Persemakmuran Maluku ini didukung oleh
kehadiran tiga pemimpin Perkumpulan Kebangsaan Maluku dari
Jakarta pada pertengahan April 1946. Mereka berkeinginan Maluku
menjadi bagian dari Indonesia daripada menjadi bagian kerajaan
Belanda.
Dalam pada itu, Van Mook mulai mendirikan negara-negara
bagian di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya
pembentukan negara federal. Digelar Konferensi Malino yang
dilanjutkan dengan Konferensi Denpasar yang memutuskan
pembentukan Negara Indonesia Timur dan Negara Kalimantan.
Negara Indonesia Timur (NIT) resmi berdiri sejak Konferensi
Denpasar (1947), menggunakan sistem parlementer dengan
Sukawati sebagai Presiden, Tadjudin Noor sebagai Ketua
Parlementer Sementara dan Nadjamudin Daeng Malewa sebagai
Perdana Menterinya.
28
Akan halnya Sultan Ternate tidak tertarik dengan ide
persemakmuran Maluku. Sultan beranggapan bahwa
persemakmuran hanya akan memperlihatkan dominasi orang
Ambon ataupun Indonesia lainnya. Ia justru menginginkan Maluku
menjadi bagian dari NIT. Di sisi lain, sebagian orang Ambon khawatir
apabila Maluku menjadi bagian dari NIT atau Republik Indonesia
maka akan didominasi oleh kelompok lain yang bukan Maluku. Ide
persemakmuran ini tidak mendapat dukungan dari kaum nasionalis.
Dalam sidang yang diadakan NIT pada April 1947, Presiden
NIT Sukawati mengundang tokoh-tokoh Republik untuk
menyaksikan persidangan itu. Latuharhary ikut dalam rombongan
undangan tersebut namun tidak diizinkan masuk dan mengikuti
persidangan karena, menurut NIT, ia adalah gubernur Maluku di
bawah naungan Republik yang tidak boleh mencampuri daerah
Maluku. Keikutsertaan Latuharhary pada waktu itu sebenarnya
bukan sebagai gubernur Maluku melainkan tokoh yang berasal dari
Maluku.
29