Page 321 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 321

Johannes Latuharhary        307



               oleh peperangan dan konflik politik. Kemiskinan, kelaparan, gedung-
               gedung yang roboh akibat perang merupakan pekerjaan rumah yang
               harus segera diselesaikan oleh Gubernur Latuharhary.
                      Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Latuharhary
               mengambil langkah-langkah sebagai berikut ini.
               1.   Dalam bidang pemerintahan dibentuk struktur yang terdiri dari
                   Residen Koordinator Pemerintahan, Sekretaris Provinsi, Kepala
                   Bagian    Otonomi    dan    Desentralisasi,  Kepala    Bagian
                   Pemerintahan  Umum, Kepala Bagian Politik, Kepala Bagian
                   Umum, Pembantu Umum Gubernur, dan Pembantu Khusus
                   Gubernur. Untuk mengisi sebagian formasi pegawai, Gubernur
                   mengangkat anggota bekas Sarekat Ambon. Penyusunan aparat
                   pemerintahan ini memakan waktu kurang lebih tiga tahun.
                   Untuk mengatasi masalah RMS, Latuharhary menginstruksikan
                   Kepala  Bagian Politik melakukan pendekatan terhadap sisa
                   pengikut RMS sehingga lebih dari seratus orang anggota gerakan
                   sparatis  itu menyerah. Selanjutnya, Latuharhary membagi
                   Maluku menjadi tiga wilayah kabupaten yaitu Maluku  Utara,
                                                       32
                   Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.
               2.   Dalam  bidang pendidikan, dihimpun  guru-guru yang masih
                   “tersisa” di Maluku. Walaupun dalam keadaan yang serba
                   prihatin, guru-guru tersebut tetap semangat memperbaiki
                   pendidikan di Maluku. Lewat rumah-rumah darurat pendidikan
                   mulai    digalakkan.   Sekolah-sekolah    yang    sebelumnya
                   menggunakan bahasa Belanda  sebagai  bahasa pengantarnya
                   diubah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kurikulum
                   peninggalan kolonial  diganti kurikulum yang bersifat nasional
                   yang  berlandaskan  Pancasila.  Untuk  membantu  usaha
                   pemulihan bidang pendidikan tersebut dibentuk Badan Pekerja
                   Pembangunan Pendidikan. Dalam  waktu singkat, sekolah-
                                                     33
                   sekolah mulai dibuka untuk rakyat.
               3.   Pembangunan sosial terlihat dalam pembangunan kembali ibu
                   kota Provinsi Maluku. Rencana ini terkendala oleh pembebasan
                   lahan milik perorangan yang enggan menyerahkan tanahnya
                   kepada  pemerintah.  Gubernur  mengambil  jalan  lain  yaitu
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326