Page 323 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Johannes Latuharhary 309

Selanjutnya, untuk melepas petani cengkih dari jerat tengkulak,
dibentuk Yayasan Cengkih Maluku (Oktober 1952). Modal
yayasan diperoleh dari pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia.
Atas izin Departemen Perdagangan, yayasan diberi wewenang
menetapkan harga pasaran dan hak monopoli penjualan ke luar
daerah. Selain itu, Gubernur Latuharhary membentuk Yayasan
Mutiara Maluku yang bertujuan mengentaskan penyelam
mutiara dari kemiskinan.

PENOLAKAN DAN BAYANGAN PERGANTIAN

Sejak pembentukan Yayasan Cengkih pada 1952, hubungan antara
Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
(DPRDS) Maluku Tengah mengalami ketegangan. Masalahnya,
pembentukan yayasan itu tidak melibatkan DPRDS setempat.
Demikian pula dalam penetapan harga cengkih, Gubernur
Latuharhary dianggap “jalan” sendiri. Ketegangan bertambah dengan
pernyataan anggota Dewan bahwa Gubernur memperlambat
penyerahan hak-hak otonomi kepada daerah Maluku Tengah. Hingga
akhirnya DPRDS memutuskan mengirim delegasi ke Jakarta—yang
dipimpin Ketua Dewan itu sendiri—untuk mengurus langsung
penyerahan hak otonomi tersebut.
Di Jakarta, seorang anggota delegasi DPRDS Maluku Tengah
membuat pernyataan keras agar Gubernur Latuharhary diganti.
Pernyataan itu mengguncang partai-partai politik di Ambon. Reaksi
pro-kontra terhadap pernyataan itu bermunculan. Dalam sidang
DPRDS pada Februari berikutnya, tanpa banyak perdebatan, lewat
voting, mayoritas anggota menginginkan Latuharhary segera diganti
dari jabatannya sebagai gubernur. “Dengan tidak mengurangi
kecakapan dan jasa-jasa Mr. Latuharhary sebagai gubernur, dalam
waktu yang terakhir ini timbul suara-suara yang ingin melihat
seorang yang lain sebagai kepala provinsi Maluku,” tulis Merdeka

(Maret 1953) mengutip suara-suara yang beredar dalam sidang
Dewan.