Page 324 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

310 Gubernur Pertama di Indonesia

Gubernur Latuharhary tampaknya tidak sedikit pun merasa
terganggu oleh kegaduhan politik itu. Di tengah bayangan usul
penggantian dirinya, ia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya
sebagai gubernur. Bahkan, ketika DPRDS menuduh keputusannya
mendirikan Yayasan Cengkih sebagai sikap anasionalis, Latuharhary
sedang berada di Ternate untuk melantik Sultan Tidore sebagai
kepala daerah Maluku Utara. Begitu pula dalam salah satu foto pada
majalah Merdeka, Gubernur terlihat santai menyapu sebuah lapangan
bulu tangkis seakan tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik yang
menyerang dirinya.
Akan tetapi, suasana politik di Ambon tetap memanas.
Tuntutan sejumlah partai politik agar Gubenur mundur tidak surut.
Situasi makin panas ketika sistem politik pemerintahan nasional
beralih menjadi sistem parlementer pada 1953 yang berimplikasi
terhadap kepolitikan di daerah. Dalam politik parlementer
kekuasaan partai-partai besar sangat menentukan kedudukan politik
dalam kabinet dan jabatan-jabatan strategis lainnya termasuk
jabatan gubernur.
Tidak terkecuali jabatan gubernur Maluku. Dalam suasana
tarik-menarik kekuatan politik tersebut, posisi Gubernur Maluku
goyang karena kehilangan dukungan dari partai berkuasa. Partai
Nasional Indonesia dan Partai Masyumi di Maluku minta
Latuharhary diganti sebagai gubernur, hingga akhirnya pada 1954
35
Kabinet Ali Sastroamidjojo memutuskan menarik kembali
Latuharhary ke Jakarta dan memperbantukannya pada Menteri
Dalam Negeri. Keputusan itu otomatis mengakhiri jabatan
Latuharhary sebagai gubernur Maluku dan membawanya kembali ke
Jakarta.