Page 28 - Pekan Gelar Pendampingan UMKM Frozen Food Pada Masa Pandemi
P. 28
Judul : BPOM Wajibkan Makanan Olahan dalam Kemasan Eceran Miliki Izin Edar
Nama Media : hukumbisnis.net
Tanggal : 2 November 2021
Halaman/URL:https://www.hukumbisnis.net/read/7810/BPOM-Wajibkan-Makanan-
Olahan-dalam-Kemasan-Eceran-Miliki-Izin-Edar
Tipe Media : Online
Jakarta (Hukum & Bisnis) - Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Penny K Lukito mengemukakan
pangan olahan dalam kemasan eceran
yang diproduksi di dalam negeri maupun
impor untuk diperjualbelikan wajib
memiliki izin edar.
"Pelaku perlu memahami mutu produk
agar tidak jadi masalah hukum dan
sebanyak mungkin mendapat
pendampingan dari BPOM," kata Penny K Lukito usai membuka Pekan Gelar
Pendampingan UMK Frozen Food Pada Masa Pandemi di Hotel Shangri-La Jakarta,
Selasa (2/11/2021).
Dia pun mengutip UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang menyebutkan
bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau impor untuk
diperjualbelikan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.
Dalam aturan itu disebutkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
ketentuan seperti itu disebut sebagai perizinan berusaha. Pangan olahan yang
dikecualikan dari kewajiban memiliki izin edar dari BPOM adalah pangan olahan
dengan sejumlah kriteria.
Kriteria yang dimaksud di antaranya mempunyai masa simpan atau kedaluwarsa
kurang dari tujuh hari dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal
kedaluwarsa pada label. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak
dijual secara langsung kepada konsumen akhir.
Produk dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai
permintaan konsumen dan pangan olahan siap saji.
Selain pangan olahan yang izin edarnya diterbitkan BPOM, terdapat jenis Pangan
Olahan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dengan jenis pangan sesuai Peraturan Badan
POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan