Page 21 - MaPOM Vol.5/No.1/2023

berpotensi merugikan industri dalam Penerapan Peraturan Pemasukan keamanan, khasiat/manfaat, dan
negeri, terutama pelaku UMKM Barang ke Wilayah Indonesia mutunya ke dalam wilayah Indonesia.
yang seharusnya terus didorong Pembatasan untuk barang yang Tujuan lainnya termasuk untuk
untuk memajukan bisnisnya akan diekspor atau diimpor sebenarnya mendorong peningkatan kemandirian
sebagai penggerak perekonomian bukan merupakan hal yang baru. Sejak dan daya saing industri farmasi
Indonesia. Belum lagi dengan adanya 2015, pemerintah sudah mengatur dalam negeri, sebagaimana yang
penyelundupan pakaian bekas dari luar soal larangan dan pembatasan (lartas) diinstruksikan Presiden RI melalui
negeri yang kemudian dijual secara barang yang keluar-masuk di wilayah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016
ilegal. Dan aktivitas ini tentunya tidak Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah tentang Percepatan Pengembangan
sejalan dengan program yang tengah untuk melindungi kestabilan dan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
diusung Pemerintah saat ini, yaitu keamanan kepentingan nasional. Seperti yang diketahui, ketergantungan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Identifikasi dan filterisasi barang yang impor bahan baku oleh industri obat
Indonesia (Gernas BBI). dikenai lartas dilakukan menggunakan dan makanan dalam negeri terbilang
Gernas BBI merupakan Gerakan Harmonised System Codes (HS Code) tinggi. Adanya aturan yang membatasi
yang digagas langsung oleh Presiden sebagai parameter klasifikasi yang pemasukan barang ini mau tidak
RI, Joko Widodo pada tahun 2021. berlaku secara internasional. Ketentuan mau turut mendorong industri obat
Kemunculan gerakan ini dipicu oleh ini kemudian diadopsi dan diatur lebih dan makanan dalam negeri untuk
niatan Pemerintah untuk kembali rinci oleh kementerian/lembaga dengan mengupayakan keberlangsungan
menggerakkan roda perekonomian menyesuaikan kebutuhan komoditi usahanya melalui kemandirian proses
rakyat yang sempat tiarap sebagai yang diaturnya. produksi, termasuk dalam rangka
imbas dari kehadiran pandemi Obat dan makanan tertentu secara memenuhi ketersediaan kebutuhan
COVID-19 sejak 2020 lalu, yaitu jelas juga disebutkan sebagai komoditi produk obat dan makanan di dalam
dengan mendorong kebanggaan dilarang impor dalam Peraturan Menteri negeri.
masyarakat dalam memajukan usaha Perdagangan RI Nomor 40 Tahun Di triwulan awal tahun 2023,
dalam negeri dan menjadikan produk 2022. BPOM sendiri sudah mengatur BPOM baru saja menyosialisasikan
lokal sebagai tuan rumah di negeri pengawasan pemasukan obat dan beberapa standar dan regulasi terkait
sendiri. Implementasi Gernas BBI tidak makanan, termasuk bahan obat dan hal ini. Pertama adalah Peraturan
hanya terbatas untuk satu jenis produk, makanan sejak 2017. Fokus utama BPOM Nomor 26 Tahun 2022 tentang
namun juga mencakup hampir seluruh BPOM dalam hal ini adalah untuk Pengawasan Pemasukan Bahan
komoditi konsumsi masyarakat, tidak melindungi masyarakat dari pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah
terkecuali produk-produk kesehatan, obat dan makanan, termasuk bahan Indonesia. Kedua adalah Peraturan
seperti obat dan makanan. obat dan makanan, yang tidak terjamin BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang

19

Vol. 5/No. 1/2023