Page 26 - MaPOM Vol.5/No.1/2023

Ruang Belajar

LONCATAN PENGAWASAN UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT

MELALUI REGULASI PERIKLANAN
Penulis : Mia Permawati
Editor : Eka Rosmalasari
Tagline “Jamu cespleng” dan “Suplemen kesehatan dalam beriklan perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Harapan
pelangsing instan” tidak asing terdengar maupun konsumen yang melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi)
terpampang di berbagai media iklan produk obat dengan membeli produk OT atau SK yang semula ingin sehat
tradisional (OT) dan suplemen kesehatan (SK). Tidak akan tinggal menjadi angan-angan karena bisa saja produk
dipungkiri, penggunaan tagline berlebihan dan yang dikonsumsi membahayakan kesehatannya. Iklan, sebagai
menyesatkan menjadi daya tarik tersendiri bagi informasi pertama yang diperoleh konsumen sebelum memilih dan
konsumen untuk membeli suatu produk secara tidak menggunakan produk, harus memenuhi unsur objektif dan tidak
rasional. Dorongan inovasi dan kreativitas pelaku usaha menyesatkan.

engawasan iklan saat ini menghadapi tantangan
yang sangat dinamis karena transformasi digital
yang berpusat pada media digital termasuk
Pdi dalamnya bermunculan media online baru
seperti media sosial belanja, telemedicine dll. yang
diiringi dengan kemudahan dalam penggunaan fitur-fitur
dalam melakukan promosi produk. Faktor lain yang turut
berperan dalam meningkatnya tantangan pengawasan
iklan yaitu digital health literacy yang masih rendah,
persepsi pelaku usaha membuat iklan bombastis,
berita hoaks di aplikasi bertukar pesan, pelanggaran
promosi di platform global atau situs internasional, dan
pelanggaran di media online.
Hal ini senada dengan hasil pengawasan iklan OT
dan SK oleh BPOM pada data berikut.

Berdasarkan data tersebut, jumlah iklan OT dan SK terkait ketentuan periklanan OT dan SK dalam rangka
yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) pada tahun 2022 melindungi masyarakat dari iklan yang tidak obyektif dan
mengalami peningkatan sebesar 0,58% dan 0,78% jika menyesatkan.
dibandingkan tahun 2021. Tren pelanggaran iklan tertinggi Dalam rangka meningkatkan daya saing dan
(52%) merupakan iklan online (media internet) yang kemandirian pelaku usaha, pemerintah melakukan berbagai
menunjukkan data bahwa 7% pelanggaran dilakukan oleh upaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah
akun perseorangan/individu (non-official). satu kebijakan yang turut menjadi pemicu kemudahan 7,32%
Temuan produk TMK yang masih cukup tinggi memerlukan berusaha adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah
langkah tindak lanjut BPOM. Fungsi regulatory BPOM yang Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
dinamis dihadirkan dengan memberikan pedoman/acuan tentang Cipta Kerja. Sejalan dengan adanya reformasi

24

Vol. 5/No. 1/2023