Page 27 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

Syarat tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perikatan.
Namun batasan terhadap syarat tersebut telah diatur dalam
undang-undang yaitu:
1) bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin
dilaksanakan;
2) bertentangan dengan kesusilaan;
3) dilarang undang-undang;
4) pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang yang terikat.

Pasal 1266 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang
“Ingkar janji yang merupakan syarat batal dalam suatu
perjanjian timbal balik”.

5) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 – 1271 KUH
Perdata);
Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan
yang tidak menangguhkan perikatan, hanya menangguhkan
pelaksanaannya.

d. Perikatan manasuka/alternative (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata);
Dalam perikatan alternative ini, debitur dibebaskan jika ia
menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perikatan,
tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk menerima
sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.

e. Perikatan Tanggung Renteng/ Tanggung Menanggung (Pasal 1278 –
1303 KUH Perdata):
Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi
antara beberapa orang berpiutang, jika didalam perjanjian secara
tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut
pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang
dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang
meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah atau dibagi
antara orang yang berpiutang tadi.

Tanggung renteng dibedakan yang aktif dan pasif. Tanggung
renteng aktif adalah perikatan tanggung menanggung yang
pihaknya terdiri dari beberapa kreditur. Sedangkan yang pasif
5