Page 28 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan
P. 28

adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung diantara
                     orang-orang  yang  berutang  yang  mewajibkan  mereka  melakukan
                     suatu  hal  yang  sama.  salah  seorang  dari  kreditur  dapat  dituntut
                     untuk  seluruhnya,  dan  pemenuhan  dari  salah  seorang
                     membebaskan  orang-orang  berutang  lainnya  terhadap  si
                     berpiutang/kreditur.

                 f.  Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296
                     – 1303 KUH Perdata);
                     pada  perikatan  ini,  objeknya  adalah  mengenai  suatu  barang  yang
                     penyerahannya, atau suatu  perbuatan yang pelaksanaannya dapat
                     dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun perhitungan.

                 g.  Perikatan  dengan  ancaman  hukuman  (Pasal  1304  –  1312  KUH
                     Perdata).  Ancaman  hukuman  adalah  suatu  keterangan,  yang
                     sedemikian  rupa  disampaikan  oleh  seseorang  untuk  adanya
                     jaminan pelaksanaan perikatan. Maksud adanya ancaman hukuman
                     ini adalah :
                     1)  untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi;
                     2)  untuk  menetapkan  jumlah  ganti  rugi  tertentu  apabila  terjadi
                        wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal
                        tersebut.

                     Ancaman hukuman ini bersifat accessoir. Batalnya perikatan pokok
                     mengakibatkan  batalnya  ancamanhukuman.  Batalnya  ancaman
                     hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok.

          F.  Schuld & Haftung dalam Perikatan.
              Schuld  adalah  kewajiban  kreditur  untuk  menyerahkan  prestasi  kepada
              debitur. Sedangkan Haftung adalah kewajiban debitur untuk menyerahkan
              harta  kekayaannya  untuk  diambil  kreditur  sebanyak  utang  debitur,  guna
              pelunasan  hutang  si  debitur,  apabila  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban
              membayar utang tersebut. (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 5).
              Antara  Schuld  dan  haftung  adalah  dapat  dibedakan  namun  tidak
              terpisahkan.

              Salah satu pasal yang memberikan pengaturan tentang schuld dan haftung
              ini adalah Pasal 1131 KUH Perdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang
                                                                           6
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33