Page 79 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

Terhadap rumusan pasal ini Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian (1995:
1) “... adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu
(si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang
pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri
atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik unsur pokok
(essentialia) dari perjanjian Jual Beli ini yaitu adanya ”barang dan harga”.
Hal ini tekait dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi
”Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat
tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan
harga belum dibayarkan”. Sejalan dengan ketentuan pasal ini, maka dapat
juga ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan mendasarkan pada asas
konsensualisme, suatu perjanjian jual beli adalah dianggap telah lahir sejak
dicapainya kata sepakat diantara para pihak, yang ditunjukkan dengan
adanya ucapan atau perkataan ”setuju”, atau ”ok” atau ”deal”.

Syahmin AK (2006 : 51) menyatakan bahwa di dalam akta perjanjian jual
beli harus dibuat dengan tegas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban
para pihak. Kewajiban utama penjual adalah :
1) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Tentang
penyerahan ini dikaitkan dengan hukum kebendaan (note : kebendaan
ataupun barang dalam hukum dikenal tiga jenis, yaitu Barang Bergerak,
Barang Tetap dan Barang Tidak Berwujud (seperti piutang, penagihan
atau ”claim”) yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut oleh
Subekti (1995 : 9 -10) dijelaskan sebagai berikut:
(a) untuk barang bergerak, kewajiban menyerahkan cukup dengan
penyerahan kekuasaan atas barang tersebut, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata ”Penyerahan kebendaan
bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan
penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama
pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam
mana kebendaan itu berada”.
(b) Untuk barang tetap atau barang tidak bergerak, penyerahan
dilakukan dengan perbuatan yang disebut ”balik nama” dihadapan
atau dicatatkan oleh Pejabat yang berhak. Dasar hukum nya dapat
kita lihat pada Pasal 616 jo 620 KUH Perdata.
57