Page 84 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

upah. Pihak lawan yang melakukan pekerjaan tertentu ini biasa nya
adalah serang ahli. Misalnya perjanjian antara pengacara dengan klien,
dokter dengan pasien.

b) Perjanjian kerja / perburuhan.
Yaitu suatu perjanjian antara seorang buruh atau pekerja dengan
majikan atau pemberi kerja. Selain itu, perjanjian ini memiliki ciri bahwa
adanya upah atau gaji tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya,
serta adanya hubungan antara majikan/pemberi kerja dengan buruh
penerima kerja, dalam hal mana majikan berhak untuk memberikan
perintah yang harus ditaati dan dikerjakan oleh buruh. Pengaturan
tentang perjanjian kerja dalam KUH Perdata adalah terdapat dalam
Pasal 1601 a KUH Perdata yang menyatakan ”Persetujuan perburuhan
adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu si buruh
mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain si
majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan
menerima upah”.

Ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 membedakan antara perjanjian
kerja dengan perjanjian perburuhan. Perjanjian kerja dimaksudkan
sebagai perjanjian yang dilakukan oleh majikan dengan buruh secara
perseorangan sedangkan perjanjian perburuhan adalah perjanjian
antara majikan dengan serikat buruh. Perjanjian kerja terus mengalami
perkembangan dalam pengaturan terhadapnya, bahwa selain dengan
memenuhi ketentuan umum tentang perjanjian kerja yang ada pada
KUH Perdata juga dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan.

c) Perjanjian pemborongan pekerjaan.
Pengaturan dasar dan umum terhadap perjanjian pemborongan
pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang berbunyi
”Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak
yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan
dengan menerima suat harga yang ditentukan”.

62