Page 85 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

Pengaturan selanjutnya dalam KUH Perdata adalah termaktub dalam
Pasal 1604 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata.
Perjanjian ini terbagi dalam dua macam, yaitu : a) Pihak pemborong
diwajibkan untuk melakukan pekerjaannya saja, dan b) pihak
pemborong selain melaksanakan pekerjaannya juga wajib untuk
menyediakan bahannya. Kedua macam perjanjian ini akan
menghadirkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri.

5. Persekutuan
Persekutuan atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan ”maatschap
atau venootschap” dan di Inggris dikenal dengan istilah “partnership”
adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya
untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk
membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Pengaturan umum tentang
persekutuan ini dapat dilihat pada Pasal 1618 KUH Perdata.

Persekutuan menurut Syahmin AK (2006: 59) adalah merupan bentuk
perjanjian yang paling sederhana dalam tujuan untuk mendapatkan
keuntungan bersama. Dalam pelaksanaannya, pada persekutuan akan
terdapat beberapa perjanjian lainnya yaitu perjanjian kerja, perjanjian batas
waktu persekutuan, perjanjian sekutu dengan pihak ketiga, perjanjian
pembagian keuntungan, serta perjanjian – perjanjian lainnya.

Perjanjian persekutuan berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang
juga bertujuan untuk mencari keuntungan bersama seperti Firma, maupun
Perseroan Terbatas, dikarenakan dalam persekutuan perjanjian hanyalah
antara para pihak yang mengikatkan dirinya dan tidak mempunyai
pengaruh ke luar kepada pihak yang lain. Begitu juga sebaliknya, pihak
ketiga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerjasama
dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggungjawab secara
pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat.

Sebagai gambaran jika A , B dan C mengikatkan diri dalam persekutuan,
maka tindakan maupun berbagai perjanjian yang dilakukan oleh A ke luar
adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Maknanya A sendirilah yang
terikat dengan perjanjian tersebut. Berbeda dengan Firma, dalam hal mana
jika salah satu peseronya melakukan perjanjian maka menurut undang-
undang mempunyai wewenang untuk mengikatkan kawan-kawan pesero
63