Page 87 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

menyerahkan sesuat barang guna keperluan si penerima hibah yang
menerima penyerahan tersebut. Pengaturan atas hibah didapat pada Pasal
1666 sampai dengan 1693 KUH Perdata.

Menelaah dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa
perjanjian adalah bersifat sepihak, dikarenakan dalam perjanjian ini pihak
penerima hibah tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan
kepada pihak penghibah. Hibah perlu dibedakan dengan wasiat yang baru
terjadi setelah si pemberi meninggal dunia dan tertuang dalam bentuk
testament, ataupun dengan warisan.

Ketentuan dalam pengibahan juga mensyaratkan bahwa si penghibah
adalah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual
atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam
penghibahan. Jika hal ini terjadi, maknanya bukanlah hibah namun
memberikan hakuntuk menikmati hasi semata. Dan dalam kondisi
sebagaimana tersebut terjadi, maka hibah adalah batal.

Hibah sebagaimana perjanjian lainnya adalah bersifat obligatoir,
penyerahan hak milik baru akan terjadi jika telah terlaksananya ”levering”,
yang untuk barang tetap dilakukan melalui akta notaris sedangkan untuk
barang bergerak tidak diperlukan formalitas ini, namun demi kepentingan
para pihak sangatlah dianjurkan melalui akta notaris, terutama jika
bendanya bernilai tinggi. Penting juga untuk memperhatikan bahwa dalam
pelaksanaannya perjanjian hibah tetap harus memperhatikan ketentuan
serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum
maupun kesusilaan.

8. Penitipan Barang
Penitipan barang merupakan suatu perjanian riil yang baru akan terjadi
apabila seseorang telah menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan
syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikanya dalam
wujud asal. Dasar hukumnya kita dapati pada Pasal 1694 KUH Perdata.

Terdapat dua macam penitipan barang, yaitu penitipan sejati yaitu yang
dibuat dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya dan
terhadap barang bergerak, dan yang kedua adalah penitipan sekestrasi.
Yaitu perjanjian penitipan barang dalam hal terjadinya perselisihan.
65