Page 91 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan
P. 91

itu, dalam praktek bentuk kuasa juga dapat berupa 3) kuasa istimewa yang
              menyebutkan  secara  khusus  dengan  tegas  menyebutkan  satu  per  satu,
              tindakan apa yang harus dilakukan oleh si kuasa. Berikutnya adalah 4) kuasa
              perantara, yaitu kuasa yang hanya jadi penghubung antara pemberi kuasa
              dengan pihak ketiga.


          13.  Penanggungan
              Penanggungan  adalah  persetujuan  dengan  mana  seorang  pihak  ketiga,
              guna  kepentingan  si  berpiutang  mengikatkan  diri  untuk  memenuhi
              perikatannya  si  berhutang  ketika  orang  ini  sendiri  tidak  memenuhinya.
              Ketentuan tentang penanggungan  terdapat pada Pasal 1820 KUH Perdata.

              M.  Yahya  Harahap  (1982:  315-316)  menyebutkan  bahwa  perjanjian
              penanggungan memiliki ciri dilakukan dengan atau secara sukarela, dalam
              hal mana pihak ketiga tersebut sama sekali tidak mempunyai urusan dan
              kepentingan  apa-apa  dalam  perjanjian  yang  dibuat  oleh  debitur  dan
              kreditur. Ciri tersebut dapat dibedakan pada dua hal: a) Ciri subsidair, yaitu
              dengan  adanya  pernyataan  mengikatkan  diri  memenuhi  perjanjian  dari
              pihak  penjamin  (borg).  Hal  ini  akan  terlihat  dengan  tibanya  waktu
              perjanjian,  jika  debitor  tidak  memenuhi  maka  pihak  penjamin  dapat
              dituntut oleh kreditur untuk memenuhinya, b) Ciri assessor yaitu perjanjian
              penjaminan hanyalah perjanjian sampingan yang melekat atau menempel
              pada perjanjian pokok yang dibuat oleh debitur dan kreditur.

          14.  Perdamaian
              Pasal  1851  KUH  Perdata  mengatur  tentang  perjanjian  perdamaian  yang
              merupakan  perjanjian  dengan  mana  kedua  belah  pihak  dengan
              menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu
              perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

              Perjanjian perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis, apabila terjadi
              perdamaian  dibuat  secara  tidak  tertulis  adalah  tidak  sah.  Perjanjian
              perdamaian  adalah  hanya  terbatas  pada  apa  yang  termaktub  dalam
              perjanjian  tersebut,  oleh  karena  itu  setiap  perdamaian  hanya  mengakhiri
              apa yang dimaksud dalam perjanjian baik dirumskan secara khusus maupun
              umum.

                                                                          69
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96