Page 86 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

lainnya kepada pihak ketiga. Tentang pembagian keuntungan maupun
bentuknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu adalah tidak
ditentukan oleh Undang-Undang, untuknya semua diserahkan kepada
mereka sendiri untuk mengaturnya di dalam perjanjian persekutuannya.

Berakhirnya persekutuan dapat terjadi karena: a) lewat waktu, b)
musnahnya barang atau telah diselesaikannya pekerjaan yang menjadi
pokok persekutuan, c) atas kehendak semata-mata dari seorang atau
beberapa sekutu, dan d) jika sakah seorang sekutu meninggal, atau ditaruh
di bawah pengampuan dan atau dinyatakan pailit.

6. Perkumpulan
Perkumpulan menurut Subekti (1995: 89) adalah juga “perhimpunan” yaitu
perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mencapai
tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu, dalam hal
mana kerja sama ini disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang
diatur dalam “anggaran dasar” ataupun “statuten”nya. Dalam bukunya
Subekti menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak lazim suatu
Perkumpulan dianggap sebagai bentuk perjanjian, dikarenakan pengaturan
terhadap tidak terdapat pada Buku Ketiga KUH Perdata melainkan pada
Buku Pertama Bagian tentang Orang, Perihal Perbuatan Hukum.

Hal lain yang juga dapat menunjukkan bahwa suatu perkumpulan bukanlah
suatu perjanjian termaktub dalam Lembaran Negara Tahun 1870 Nomor 64
yang menyatakan bahwa suatu perkumpulan dapat meminta pengakuan
keberadaannya sebagai Badan Hukum (rechts persoon) kepada Menteri
Kehakiman. Dengan demikian, pada posisi ini perkumpulan adalah subjek
hukum, bukannya suatu perbuatan ataupun hubungan hukum sebagaimana
perjanjian.

KUH Perdata memberikan pengaturan tentang Perkumpulan pada Pasal
1653 sampai dengan 1665.

7. Hibah
Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah (pemberi hibah)
pada masa hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali,
64