Page 83 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan
P. 83

persetujuan  sewa  gugur  demi  hukum.  Jika  barangnya  hanya  sebagian
              musnah,  si  penyewa  dapat  memilih  menurut  keadaan  apakah  ia  akan
              meminta  bahkan  pembatalan  persetujuan  sewa,  tetapi  tidak  dalam  satu
              dari kedua hal ia berhak atas ganti rugi”.

              Pasal  tersebut  di  atas  berbicara  tentang  resiko  dan  kemungkinan  yng
              timbul. Tentang resiko ini peting untuk diatur sebelumnya di dalam kontrak,
              untuk  mengetahui  dalam  hal  dan  kondisi  apa  saja  penyewa  turut
              bertanggungjawab dalam menanggung resiko.
              Mengenai objek perjanjian sewa menyewa, adalah tidak dengan sendirinya
              perjanjian tersebut batal apabila objeknya diperjual belikan oleh pemiliknya
              (kecuali telah diperjanjikan sebelumnya).

              Ketentuan lain dalam sewa menyewa ini adalah bahwa yang menyewakan
              dilarang  untuk  mengulangsewakan  objek  perjanjiannya,  ataupun  untuk
              melepaskan  sewanya  kepada  orang  lain.  Mengulang  sewa  adalah  suatu
              tindakan dari si penyewa untuk bertindak seolah-olah pemilik sewa untuk
              kemudian  menyewakan  objek  tersebut  kepada  orang  lain,  sedangkan
              melepaskan  sewa  adalah  suatu  tindakan  dari  pihak  penyewa  untuk
              mengundurkan diri dari perjanjian tersebut dan menarik pihak lain untuk
              melanjukan   perjanjian   tersebut.   Tindakan   mengulangsewa   atau
              melepaskan  sewa  ini  adalah  dilarang  kecuali  apabila  diperjanjikan
              sebelumnya.  Namun  apabila  penyewa  mengikat  perjanjian  sewa  untuk
              sebahagian dari objek perjanjian (misal, sewa menyewa atas suatu rumah,
              untuk kemudian penyewa menyewakan satu atau beberapa kamar di dalam
              nya kepada orang lain) adalah dibenarkan kecuali apabila telah ditegaskan
              sebelumnya adalah dilarang.

          4.   Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan
              Perjanjian  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  umum  diatur  dalam  KUH
              Perdata Pasal 1601. Berdasarkan rumusan Pasal 1601 KUH Perdata  dapat
              diketahui bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan terbagi dalam tiga
              macam:

              a)  Perjanjan untuk melakukan jasa-jasa tertentu.
                  Yaitu  suatu  perjanjian  dalam  hal  mana  satu  pihak  menghendaki  dari
                 pihak  lawannya  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  untuk  mencapai
                 tujuan  tertentu  dengan  mana  ia  berkewajiban  untuk  membayarkan
                                                                          61
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88