Page 92 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

15. Pengangkutan
Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut
dengan pengirim dalam hal mana pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat
ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim adalah
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Objek dari perjanjian pengangkutan adalah barang dan orang. Untuk
pengangkutan barang, biasanya ditandai dengan tanda bukti pengiriman
barang berupa surat angkutan dan sifatnya adalah wajib ada. Isinya dengan
tegas harus mencantumkan tentang muatan yang diangkut serta
bagaimana tanggung jawab dari pengangkut. Dalam perkembangannya,
perjanjian pengangkut dituangkan dalam suatu kontrak standar yang
klausula-klausulanya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak
pengangkut dan seringkali juga membatasi tanggung jawab pengangkut
dalam perjanjian tersebut. Untuk perjanjian pengangkutan orang adalah
ditandai dengan diterbitkannya tanda bukti berupa tiket atau karcis
penumpang.

Sebagaimana telah disampaikan di awal pembahasan ini bahwa perjanjian
selain yang telah diatur dalam ketentuan KUH Perdata dapat juga lahir
akibat perkembangan kondisi kemasyarakatan sepanjang dia tidak
melanggar ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum maupun
kesusilaan.

Perjanjian sebagaimana dimaksud biasanya tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan
dan pada saat ini telah berkembang cukup banyak jenis perjanjian-
perjanjian baru, diantaranya akan diulas secara umum pada bagian berikut:

1. Perjanjian Keagenan, dimana agen adalah perusahaan yang bertindak
atas nama prinsiple untuk kemudian menyalurkannya kepada
konsumen dengan mendapatkan komisi. Barang-barang adalah tetap
menjadi miliknya si prinsiple.

2. Perjanjian Distributor, yang mana distributor bertindak atas namanya
sendiri ia membeli dari produsen dan menjualnya kembali kepada
konsumen untuk kepentingan sendiri.
70