Page 93 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

3. Perjanjian Pembiayaan, merupakan jenis perjanjian yang pada saat ini
diminati oleh masyarakat. Perjanjian pembiayaan memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.
Keberadaan lembaga pembiayaan sendiri sebagai lembaga non
perbankan adalah diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 dan SK
Menkeu No. 1251/KMK/013/1988, dalam praktiknya, perjanjian
pembiayaan ini berupa :
a) Perjanjian sewa guna usaha (leasing) yang memberikan barang
modal, baik dilakukan secara sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operating list) untuk dipergunakan oleh leasee selama jangka
waktu tertentu dengan pembayaran berkala;
b) Perjanjian anjak piutang (factoring agreement) yaitu pembiayaan
dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan
piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari
transaksi perdagangan dalam dan luar negeri;
c) Perjanjian modal ventura yaitu perjanjian penyertaan modal
usaha dalam suatu perusahaan mitra dalam mencapai tujuan
tertentu seperti pengembangan suatu penemuan baru,
pengembangan perusahaan awal yang kesulitan modal,
pengembangan proyek penelitian dan rekayasa serta berbagai
pengembangan usaha dengan menggunakan teknologi.

4. Perjanjian Kartu Kredit, yaitu perjanjian untuk menerbitkan kartu
kredit oleh pihak perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh
pemegangnya untuk pembayaran barang dan jasa.

5. Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu perjanjian penyediaan dana
bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya
dilakukan secara angsuran.

6. Perjanjian Kredit, perjanjian ini adalah perjanjian penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank
dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, ibalan
atau pembagian keuntungan.

71