Page 74 - Nanda Amalia - Hukum Perikatan

yang dalam Pasal 1946 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Daluarsa adalah
suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu
perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat
yang telah ditentukan oleh Undang-undang”.

Ketentuan tentang daluarsa secara garis besar dimulai pada Bab Ketujuh
Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa.
Pada bagian kesatunya diatur tentang daluarsa umumnya;
Pada bagian kedua tentang daluarsa dipandang sebagai alat untuk
memperoleh sesuatu;
Pada Bagian ketiga tentang daluarsa dipandang sebagai suatu alasan untuk
dibebaskan dari suatu kewajiban.
Pada Bagian keempat tentang sebab-sebab yang mencegah daluarsa.
Pada Bagian kelima tentang sebab-sebab yang menangguhkan berjalannya
daluarsa.

C. Penutup
Ketentuan hukum perdata mengatur tentang hapusnya suatu perikatan
yaitu yang disebabkan oleh :
1) karena pembayaran, 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti
dengan penyimpanan atau penitipan, 3) karena pembaharuan utang, 4)
karena perjumpaan utang atau kompensasi, 5) karena percampuran utang,
6) karena pembebasan utang, 7) karena musnahnya barang yang terutang,
8) karena kebatalan atau pembatalan, 9) karena berlakunya suatu syarat
batal (kesembilan hal tersebut diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata) dan
sebab hapusnya perikatan selanjutnya adalah 10) karena lewat waktu atau
daluarsa, sebagaimana yang diatur dalam buku keempat KUH Perdata.

Secara umum, hapusnya perikatan dari kesepuluh sebab sebagaimana telah
disebutkan di atas dapat dipilah menjadi :
1. Pemenuhan Perikatan.
a. Pembayaran.
b. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau
Penitipan.
c. Pembaharuan Utang.
2. Perjumpaan Utang, Percampuran Utang & Pembebasan Utang.
a. Perjumpaan Utang.
b. Percampuran Utang.
52